DPR Desak Setneg Perketat Keamanan Istana dan Evaluasi Lingkaran Inti Prabowo

Sukriwan Ramadhan
18 November 2026, 14:49
dpr, penyadapan, presiden
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama lembaga pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menilai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya celah keamanan serius di lingkungan kepresidenan.

Makanya, politikus Partai Gerindra itu meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperketat pengamanan fisik dan informasi di lingkungan Istana Negara.

Sugiat menyampaikan desakan tersebut dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Penyidik memang masih mendalami metode penyadapan tersebut, baik melalui perangkat di dalam Istana maupun teknologi jarak jauh. Namun, Sugiat menegaskan bahwa bocornya informasi kepala negara membuktikan lingkungan Istana belum steril.

"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," ujar Sugiat dalam rapat tersebut.

Komisi XIII DPR pun siap mendukung penuh alokasi anggaran bagi Kemensetneg untuk memprioritaskan penguatan sistem keamanan presiden.

Selain pengamanan informasi, Sugiat mendesak Kemensetneg mengevaluasi seluruh personel di lingkar inti kepresidenan. Evaluasi ini mencakup Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan pegawai internal Kemensetneg.

Ia meminta pemerintah mensterilkan jajaran pengamanan dari personel yang penempatannya merupakan rekomendasi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini mencegah potensi penyusupan di lingkar terdekat kepala negara.

"Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan! Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ," kata Sugiat.

Sugiat juga mengkhawatirkan hasil penyadapan selama dua tahun pemerintahan Prabowo dimanfaatkan pihak tertentu untuk memengaruhi kebijakan negara. Karena itu, ia meminta pemerintah menyisir ulang seluruh kebijakan strategis dalam kurun waktu tersebut guna mencegah sabotase.

"Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini disisir kembali," katanya.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...