DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Sukriwan Ramadhan
18 November 2026, 16:24
ruu perampasan aset, dpr, undang-undang
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah resmi merampungkan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Aturan tersebut siap dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan sejak September 2025. Komisi III menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai organisasi.

"Pada hari ini kami antara DPR, dalam hal ini Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (18/11).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan pembahasan intensif dilakukan secara rutin setiap pekan, termasuk memanfaatkan masa reses atas arahan pimpinan DPR. Ia menilai tidak ada rancangan undang-undang lain yang menggelar RDPU sebanyak aturan ini.

Selain menyasar aset koruptor, regulasi baru tersebut memuat aturan perlindungan bagi korban kejahatan keuangan massal. Korban investasi bodong maupun perdagangan saham fiktif kini dapat menerima ganti rugi secara langsung dari hasil penjualan aset pelaku tindak pidana.

"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (18/11).

Komisi III juga memasukkan pasal pengaman guna merespons kekhawatiran publik terhadap potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Aturan tersebut menutup celah penyalahgunaan undang-undang sebagai alat kekuasaan maupun instrumen pemerasan.

"Kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kami proteksi semua," ucap Habiburokhman.

Terkait jadwal pasti pengesahan tingkat kedua, Habiburokhman menyatakan Komisi III masih menunggu penjadwalan Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa ke Rapat Paripurna terdekat.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...