Tim MPR Godok Rencana Verifikasi Syarat Cawapres: Ijazah hingga Status Hukum
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih menggodok verifikasi syarat calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Tim Verifikasi MPR membentuk tiga kelompok kerja (pokja) untuk melakukan pemeriksaan syarat umur hingga ijazah.
Anggota MPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan, rapat tim verifikasi juga telah membahas pembagian tugas sekaligus ruang lingkup pemeriksaan dokumen. Pokja tersebut akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu sepekan.
"Prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah," kata Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Anggota Tim Verifikasi MPR Hinca Panjaitan mengatakan dirinya tergabung dalam Pokja Dua yang bertugas memverifikasi syarat-syarat terkait lembaga penegak hukum.
Tugas di kelompok kerjanya mencakup pemeriksaan yang berkaitan dengan pengadilan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain memeriksa kelengkapan berkas, tim verifikasi akan turun langsung ke lapangan menggunakan daftar periksa. Hinca menjanjikan proses kerja tim ditargetkan tuntas dalam waktu tujuh hari.
"Nanti kita akan ke lapangan. Ada daftarnya," kata Hinca.
Namun, Hidayat Nur Wahid belum memerinci perhitungan awal dan akhir tenggat tujuh hari kerja tanggal penyerahan berkas yang dipertanyakan wartawan. Ia menyerahkan penjelasan teknis maupun detail keputusan rapat kepada ketua tim verifikasi dan pimpinan.
"Nanti akan didetailkan lagi oleh pimpinan," ujar Hidayat.
