Duduk Perkara Polemik Kabar Anies Mau Bubarkan BUMN Ubah Jadi Koperasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir baru-baru ini mengkritisi rencana pasangan calon presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Erick berpandangan, pembubaran BUMN sama saja dengan memunculkan pengangguran baru di Indonesia.
Menurut Erick pembubaran tak mungkin direalisasikan. Pasalnya, ada 1,6 juta orang Indonesia bekerja sebagai pegawai BUMN.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," kata Erick dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2).
Anies merespons keras penjelasan Erick. Ia menyebut kabar pembubaran BUMN sebagaimana disebut Erick berasal dari kubu Anies - Muhaimin tak berdasar. Alih-alih memberi penjelasan lanjutan, ia menyebut komentar Erick ngawur dan tak berdasar.
“Mana mungkin BUMN dihapus. Jika Pak Menteri yang ngomong, memang Pak Menteri enggak berpikir kritis? Dimana critical thinking-nya?” kata Anies dalam acara Desak Anies di Semarang seperti dikutip Selasa (6/2).
Lalu bagaimana sebenarnya kronologi munculnya kabar Anies berniat untuk membubarkan BUMN ini? Bagaimana sebenarnya pernyataan dari Anies?
Kronologi Munculnya Kabar Anies Ingin Ubah BUMN jadi Koperasi
Kabar adanya keinginan Anies untuk membubarkan BUMN mulai diperbincangkan setelah diskusi publik yang digelar Timnas AMIN di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta pada Rabu (31/1). Timnas biasanya mengadakan pertemuan per minggunya antara internal Timnas AMIN dengan pihak eksternal yakni pakar dan akademisi di bidang terkait.
Kala itu, Timnas AMIN mengadakan pertemuan terkait penyaluran KUR melalui koperasi pada petani, nelayan, dan peternak. Dewan Pertimbangan Timnas AMIN yang hadir adalah Awalil Rizky. Sementara ada tiga tokoh koperasi Indonesia yang hadir. Mereka adalah Rino Sadanoer, Suroto P. H., dan Mukti Asikin.
Sebagai pihak independen, Suroto memberi masukan pada kubu AMIN untuk menempatkan koperasi sebagai subjek yang utama. Ia juga yang memberi masukan agar BUMN dibubarkan dan menjadi koperasi.
“Kalau mau radikal-radikal, BUMN-kan koperasi. Dalam undang-undang, seluruh BUMN berbadan hukum PT. Sekarang, ubah badan hukumnya menjadi badan hukum koperasi,” kata Suroto di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Rabu (31/1).
