Jokowi Serahkan Daftar Belanja Pusat dan Daerah, Minta Tak Ada Korupsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024. Penyerahan dilakukan secara digital di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/11).
Dalam sambutannya, Jokowi meminta anggaran yang diberikan pusat digunakan secara disiplin dan tepat sasaran. Presiden juga meminta anggaran digunakan secara transparan.
"Jangan buka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, apalagi korupsi," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (29/11).
Jokowi juga meminta pemerintah daerah menyelaraskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai efektif untuk mengakselerasi progres pembangunan infastruktur vital di daerah. Jokowi meminta kepada kepala daerah untuk menggunakan APBD untuk membangun fasilitas pendukung dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat.
Jokowi mencontohkan, pemda harus berinisiatif untuk menyiapkan saluran irigasi saat pemerintah pusat membangun waduk. Selain itu, Jokowi juga memberi instruksi kepada pemda untuk membangun jalan kabupaten/kota untuk mengoneksikan pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah pusat.
"Lalu jalan tol. Mestinya pemerintah provinsi, kabupaten atau kota menyambungkannya dengan kawasan industri, kawasan wisata, pertanian, perkebunan. Ini yang perlu saya tekankan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong pemerintah daerah menggunakan APBD untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, dan infrastuktur kesehatan. Dia juga meminta pejabat daerah untuk mencari alternatif atau inovasi pembiayaan daerah untuk menjaga iklim investasi lokal.
"Karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyoroti serapan APBD yang masih berada di level 64%. Dia mendesak agar anggaran tahun ini dapat dioptimalkan untuk mempercepat agenda pembangunan yang belum tuntas. "Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah yang akan datang," kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan transfer daerah tahun 2024 mencapai Rp 857,6 triliun, naik 5,3% dari tahun sebelumnya. Peningkatan besaran transfer daerah itu bertujuan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Daerah.
"Terutama untuk guru dan tenaga kesehatan dan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.
Selain itu, kebijakan mengerek dana transfer daerah juga menyasar pada upaya mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan. Sri Mulyani juga menekankan dana transfer daerah untuk menangani kemiskinan ekstrim dan penurunan angka tengkes atau stunting.
Senada dengan Jokowi, Sri Mulyani juga menekankan sinergi kebijakan antar APBN pusat dan daerah melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanan hingga penganggaran. "Penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan," ujarnya.
Sedangkan APBN Tahun 2024 dipatok sebesar Rp3.325,1 triliun. Angkanya terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
