Megawati Marah Soal Orde Baru, Jurus Kerek Elektabilitas Ganjar?
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri bersuara dengan keras mengenai situasi politik saat ini menunjukkan gejala kekuasaan serupa Orde Baru. Pengamat mengatakan pernyataan Mega itu bisa saja menaikkan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Meski demikian, peluang tersebut bisa dimanfaatkan jika pasangan Ganjar-Mahfud dan partai pengusung berada di garis terdepan dalam melawan narasi dinasti politik.
Hal ini karena isu dinasti politik belum banyak diketahui oleh masyarakat. Peneliti lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad merujuk pada hasil survei SMRC yang menunjukkan hanya 38% masyarakat yang mengetahui politik dinasti.
"Kalau pidato Bu Mega itu diketahui oleh publik secara luas, itu bisa berpengaruh terhadap suara Ganjar-Mahfud," kata Saidiman saat dihubungi lewat sambungan telepon pada selasa (28/11).
Padahal, hasil survei yang sama menunjukkan 85% masyarakat tidak menyukai praktik dinasti politik yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, Saidiman menyarankan pasangan Ganjar-Mahfud bisa merangkul pemilih yang kritis terhadap sikap Jokowi.
Pasalnya, isu ini bisa berdampak negatif ke pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran telah dinyatakan melanggar kode etik.
Meski demikian, pihak yang diuntungkan terkait isu dinasti politik ini adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara elektabilitas Ganjar dan Mahfud cenderung stagnan.
"Dampak elektoral justru dialami oleh pasangan Anies-Muhaimin akibat berkurangnya kepercayaan kepada Jokowi," ujarnya.
Dia menilai elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud dapat naik jika mereka lebih aktif dan terbuka untuk menyerukan perlawanan terhadap praktik politik dinasti.
"Dugaan saya itu akan punya pengaruh kalau mereka menyuarakan aspirasi publik yang kritis dan tahu soal politik dinasti," kata Saidiman.
Di sisi lain, Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati mengatakan bahwa pernyataan Mega ihwal adanya gejala praktik politik Orde Baru merupakan bagian dari realitas politik saat ini.
"Ungkapan itu adalah bentuk refleksi Mega terhadap jalannya demokrasi di Indonesia yang menurun kualitas dan berpotensi bisa kembali ke Orde Baru," kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada selasa (24/11).
Menurutnya, penilaian Mega cenderung menggambarkan kenyataan politik Indonesia saat ini yang memperlihatkan adanya ancaman terhadap kebebasan partisipasi publik.
Selain itu, tolok ukur penurunan kualitas demokrasi di Indonesia juga tercermin dari hubungan negara - masyarakat yang timpang dalam pembuatan kebijakan dan proses penegakan hukum yang belum sepenuhnya memberikan rasa adil.
Istana telah memberikan tanggapan soal pernyataan Megawati. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan semua orang bisa memberikan opininya.
"Indonesia itu negara demokrasi, semua orang bisa berpendapat dan membuat penilaian," kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (28/11).
Megawati meledak saat menyinggung situasi politik terkini. Ketua Umum PDIP itu bahkan sempat menyebut adanya gejala kekuasaan saat ini serupa Orde Baru.
Ia meminta pihak-pihak tersebut agar insaf dan menghentikan manuvernya. "Baru berkuasa, mau bertindak seperti Orde Baru," kata Megawati di JIExpo, Jakarta, Senin (27/11).
