PDIP Dukung Bansos Berlanjut, Minta Mensos Awasi Agar Tak Dipolitisasi
Membuat ringkasan dengan AI
PDI Perjuangan menyatakan mendukung langkah pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau bansos. Namun, PDIP meminta pemerintah tak mempolitisasi bansos untuk kepentingan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan kader partainya untuk memastikan penyaluran bansos tak dipolitisasi. Jajaran elite PDIP mengadakan rapat khusus dengan Risma membahas hal itu.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tersebut mengatakan hal itu sebagai gambaran tanggung jawab Risma atas komitmen terhadap menjalankan perintah konstitusi.
"Memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Hasto juga mengklarifikasi pernyataan Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis, yang mengusulkan pemerintah menghentikan sementara program bansos hingga Pilpres 2024 berlangsung. Todung mengatakan, pemberhentian bansos ini dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya politisasi dan politik uang yang dikemas melalui bansos.
Todung mengatakan bansos merupakan program pemerintah dan kredit pemberian bansos bukan milik salah satu pasangan calon tertentu.
“Pak Todung Mulya Lubis dengan kepakarannya di bidang hukum dan politik advokasi itu mungkin agar (bansos) difokuskan jadi lebih tepat sasaran dan jangan dilakukan politisasi, karena itu tugas negara,” ujar Hasto.
Pada kesempatan yang sama, Hasto menyinggung perihal politik uang. Menurutnya, hal itu termasuk dalam kejahatan demokrasi. "Mereka yang membagi-bagi dana dengan alasan menarik perhatian rakyat itu merupakan cara-cara instan," kata Hasto.
Hasto mengatakan, PDIP berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Program KTP sakti yang digagas pasangan Ganjar-Mahfud.
Ia mengatakan dalam KTP sakti itu mencakup instrumen keberpihakan pada masyarakat yang saat ini dicakup lewat sejumlah program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, PKH, bansos, dan BLT.
Setiap tahun pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran puluhan sampai ratusan triliun rupiah untuk bansos. Nilainya meningkat pesat sejak 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda.
Sebelumnya, selama periode 2012-2018, realisasi belanja bansos berkisar antara Rp 49 triliun sampai Rp 97 triliun per tahun.
Mulai 2019, belanja bansos melampaui Rp 100 triliun. Lantas pada 2020, seiring dengan munculnya pandemi, belanja bansos melonjak hingga menembus Rp 200 triliun.
