Pemerintah Putuskan Impor Jagung, Kementan Berkukuh Produksi Surplus
Kementerian Pertanian menegaskan produksi jagung nasional tetap berada pada posisi surplus tahun ini. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar mengenai kurangnya produksi jagung di balik keputusan impor jagung sebanyak 100 ribu ton yang dilakukan pemerintah untuk sektor peternakan.
"Kami menepis anggapan bahwa harga pakan ternak yang naik akibat melesetnya data produksi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (7/11).
Dia menyatakan perhitungan surplus diketahui setelah proyeksi produksi lebih tinggi dari kebutuhan. Perhitungannya, produksi mencapai 28,48 juta ton dengan kebutuhan hanya 15,5 juta ton.Alhasil, Kementerian Pertanian menyatakan suplus masih sebesar 12,98 juta ton. Dengan surplus tersebut, Kementan bahkan menyebut Indonesia bisa mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton.
(Baca: Pemerintah akan Impor 100 Ribu Ton Jagung Khusus untuk Peternak Kecil)
Adapun konsumsi jagung dalam negeri, sebagian besar atau sekitar 8,75 juta ton jagung diserap sektor pakan ternak, peternak mandiri 2,52 juta ton, benih 120 ribu ton, dan untuk kebutuhan industri 4,76 juta ton.
Dengan produksi yang tinggi, Kementerian Pertanian menduga kenaikan harga jagung lebih disebabkan oleh masalah distribusi.
Menurutnya, sentra produksi jagung nasional saat ini berada 10 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat dengan total produksi mencapai 24,24 juta ton dan berkontribusi 83,8% terhadap total produksi jagung dalam negeri.
Sedangkan, pabrikan pakan ternak masih terpusat di Medan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Surabaya, dan Sulawesi Selatan. Padahal, kebutuhan jagung untuk pabrik pakan mencapai 50% terhadap total permintaan. (Baca: Harga Jagung Naik, Harga Pakan Ternak Berpotensi Melonjak)
"Kendalanya beberapa pabrik pakan tidak berada di sentra produksi jagung, sehingga perlu ada penjembatanan supaya logistik murah," ujar Syukur.
Sehingga, Kementerian Pertanian meminta supaya Kementerian Perdagangan membangun sistem resi gudang dengan optimal. Sehingga resi gudang bisa menjadi nilai tambah petan dan menghindari risiko produsen dan konsumen.
