Bulog Siapkan Rp 30 Triliun untuk Serap Gabah Petani
Bulog menyiapkan anggaran Rp 30 triliun untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Perusahaan pelat merah ini optimistis dapat mencapai target pemerintah yakni penyerapan 4 juta ton gabah setara beras dalam 6 bulan.
"Kami siap dengan anggaran lebih dari Rp 30 triliun untuk beras dan gabah," ujar Direktur Pengadaan Bulog, Tri Wahyudi Saleh saat dihubungi, Jumat (24/2).
Menurutnya, penyerapan harus dilakukan lebih cepat karena harga gabah di tingkat petani turun karena cuaca hujan dan produksi yang melimpah. Saat ini, di beberapa daerah harga gabah sudah jatuh hingga kisaran Rp 2.800 per kilogram jika dijual ke tengkulak. Sementara, Bulog tetap berpatokan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram.
(Baca juga: Harga Jatuh, Bulog Diminta Serap Gabah Basah)
Tri mengatakan, sepanjang Januari-Februari 2017, Bulog telah menyerap 60 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 30 ribu ton beras. Angka tersebut naik dibandingkan tahun lalu di mana pada Januari 2016 hanya 600 ton gabah yang terserap.
"60 ribu ton gabah dikali harga Rp 3.700 per kilogram, jadi Rp 220 miliar lebih yang sudah kami alokasikan kemarin," tuturnya.
Saat ini, menurut Tri, Bulog memiliki 50 alat pengering gabah yang masing-masing berkapasitas 3 ton per 8 jam. Namun, 15 di antara mesin-mesin itu sedang dalam perbaikan.
Untuk itu, Bulog pun menggandeng swasta. “Kalau swasta ada sampai 300 ton per hari kita kerja sama," ujarnya. Alat pengering ini tersebar di sentra produksi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan lainnya.
(baca juga: Serahkan Bantuan Non-tunai, Jokowi: Biar Tidak Dikorupsi)
Sebelumnya, pemerintah memang menargetkan Bulog untuk menyerap 4 juta ton gabah petani dalam 6 bulan. "Itu adalah isi dari arahan Presiden," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja di kantornya, kemarin.
Untuk mempercepat serapan gabah ini ia akan meningkatkan kerja Tim Serap Gabah Petani (Tim Sergab). Selain itu, tingkat kadar air gabah akan ditingkatkan dari 25 persen seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 menjadi 30 persen.
