Beroperasi Maret 2019, Jokowi: Tarif MRT Berkisar Rp 8.000 - Rp 9.000
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi meninjau dan menjajal langsung Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase I Bundaran Hotel Indonesia ke Lebak Bulus. Menurutnya, dari moda transportasi massal tersebut, tarif perjalanan yang dikenakan yakni sekitar Rp 8.000 - Rp 9.000.
Hadir bersama Jokowi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Utama PT. MRT Jakarta William Sabandar, serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Usai melakukan peninjauan, Jokowi memastikan progres pengerjaan MRT hanya tinggal 3%. Karenanya, dia menargetkan setelah uji coba berkala, moda ini diharapkan bisa mulai beroperasi pada Maret 2019 mendatang.
"Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000," kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (6/11).
(Baca: Tarif Jarak Terjauh MRT Jakarta Diusulkan Rp 13 Ribu)
Jokowi juga menargetkan pembangunan tahap kedua rute Bundaran HI-Ancol dan East-West rute Cikarang-Balaraja segera dimulai secara paralel, begitu pula wacana perpanjangan jalur hingga Tangerang Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada Anies dan Budi Karya. Rencananya, proses pembangunan akan dimulai pada awal tahun depan.
"Tentu saja atas persetujuan DPRD DKI Jakarta," katanya. (Baca juga: Pemerintah Tunjuk MRT Jakarta Mengkaji Perpanjangan Rute ke Tangsel)
Dia juga menekankan jajarannya agar moda ini terintegrasi transportasi lain seperti Light Tail Transit (LRT), Kereta Api Bandara, TransJakarta, hingga Kopaja dan Angkutan Perkotaan (Angkot). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan dan penggunaan mobil pribadi di Jakarta.
"Ditambah lagi dengan (pemberlakuan) Electronic Road Pricing (ERP)," kata Jokowi.
Jokowi juga mendorong kota-kota lain membangun moda transportasi massal. Beberapa kota yang telah memulai konsep ini selain Jakarta, yakni Bandung, Palembang serta Medan. Apalagi transportasi jenis ini merupakan masa depan kota.
"(Pembiayaan) bisa bersama pemerintah pusat," ujarmya.
