Beberapa waktu lalu, pengguna TikTok bernama Bima Yudho mengkritik kondisi kampung halamannya, Provinsi Lampung. Dalam video singkat di akunnya @awbimaxreborn, Bima mengatakan Lampung tak kunjung maju karena infrastruktur terbatas, sistem pendidikan dan tata kelola lemah, serta bergantung pada sektor pertanian.

Kontroversi

Pengacara Gindha Ansori lantas melaporkan Bima ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Gindha berpendapat kritik tersebut tidak berdasarkan riset dan dapat memperburuk citra Lampung, seperti dikutip dari Kompas.com.

Dalam video singkat lain, Bima mengaku orang tuanya juga mendapat intimidasi. Salah satunya, sang ayah dipanggil oleh Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo terkait video kritikan tersebut.

“Bokap gue diancam, masa kayak begini banget sih?” kata Bima dalam videonya. “Gue cuma mau mengkritik doang, cuma mau kasih kritikan. 

Sementara, warganet justru mendukung kritik Bima terhadap Lampung. Beberapa di antaranya turut membagikan foto dan video jalan-jalan yang rusak di provinsi itu. Kemudian, yang lainnya menyoroti dan mengomentari kinerja sejumlah pejabat pemerintah Lampung.

Faktanya

Infrastruktur Terbatas

Bima mengatakan dia kerap menemukan jalan rusak di Lampung. “Jalan-jalan di Lampung tuh kayak satu kilometer bagus, satu kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jalan provinsi di Lampung tercatat sepanjang 1.693 km pada 2021. Dengan jalan sepanjang itu sebetulnya, Lampung menempati posisi ke-11 sebagai jalan provinsi terpanjang di Indonesia. Namun hampir 25% dari panjang itu dalam kondisi rusak yakni sepanjang 165 km dan rusak berat sepanjang 252 km.

BPS mendefinisikan jalan rusak sebagai jalan yang bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan 20-40 km per jam, sementara jalan rusak berat dengan kecepatan 0-20 km per jam.

Dari sisi keuangan daerah, belanja modal pemerintah Lampung hanya 14,8% dari total realisasi belanja yang sebesar Rp6,9 triliun sepanjang 2022. Padahal, belanja modal ini bersifat produktif serta meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti gedung, jalan, dan irigasi.

Sedangkan, sebanyak 65,5% dari total realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja operasi, yang didominasi belanja pegawai (Rp1,97 triliun) serta belanja barang dan jasa (Rp1,8 triliun).

Sistem Pendidikan dan Tata Kelola Lemah

Menurut Bima, Lampung sebetulnya tidak kekurangan orang pintar, bahkan beberapa menteri berasal dari provinsi tersebut. Namun, proses penyaringan peserta didik seringkali melibatkan kecurangan.

Misalnya, mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap terkait penerimaan mahasiswa baru di universitas itu pada Agustus 2022. DiIa kini didakwa menerima suap Rp6,98 miliar dari keluarga yang menitipkan calon mahasiswa untuk masuk Unila.

Sementara, jika sistem pendidikan dan tata kelola di Lampung dilihat secara terpisah, kedua aspek itu pun tetap tergolong lemah.

Dari segi pendidikan, sebanyak 40,4% penduduk bekerja di provinsi tersebut hanya menamatkan SD atau di bawahnya per Agustus 2022. Persentase itu meningkat sekitar 1% daripada tahun sebelumnya. Padahal, menurut BPS, tingkat pendidikan mencerminkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Kemudian, dari segi tata kelola, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat jumlah kasus korupsi di Lampung sebanyak 36 kasus sepanjang 2004-2022. Jumlah itu masuk dalam daftar 10 besar kasus korupsi terbanyak di Indonesia.