Wamenkeu Ungkap Alasan Indonesia Pilih PPKM Ketimbang Lockdown

Wamenkeu mengungkap alasan Indonesia memilih PPKM seperti PPKM level 4 ketimbang lockdown. Salah satunya, lapisan masyarakat yang beragam.
Desy Setyowati
31 Juli 2021, 16:48
ppkm level 4, lockdown, Covid-19
ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.
Petugas kepolisian mengangkat papan informasi pembatasan mobilitas PPKM Darurat di pos penyekatan pembatasan menuju Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta, Minggu (4/7/2021).

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4 hingga awal Agustus. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun mengungkap alasan pemerintah memiliki PPKM ketimbang karantina wilayah alias lockdown.

"Memang sempat ada perdebatan. Tetapi esensi yang terjadi dari keduanya (PPKM dan lockdown) yakni pembatasan kegiatan ekonomi," kata Suahasil dalam diskusi virtual, Sabtu (31/7).

Menurut Suahasil, alasan utama penerapan PPKM yakni lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam. Terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan dan kaya. Ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun perdesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda.

Dari sektor keuangan, juga terlihat dinamika lapisan masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp 1 juta dan di atas Rp 10 juta.

Advertisement

Masyarakat dengan tabungan di bawah Rp 1 juta mulai menarik uang untuk kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan nilai tabungan di atas Rp 10 juta justru meningkat.

Dalam konteks yang beragam itu, pemerintah menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat, terutama untuk warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Oleh karena itu, tambah dia, pemerintah menyiapkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga. Jumlahnya lebih banyak dibanding masyarakat yang berada di garis kemiskinan sekitar 6,5 juta keluarga.

Hal itu karena pemerintah juga ingin melindungi masyarakat yang rentan miksin.

Selain itu, terdapat Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga. Lalu ada bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan desa.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memikirkan bagaimana menciptakan satu set kebijakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan lapisan.

"Indonesia bukan negara kecil. Ada 270 juta penduduk dengan 34 provinsi yang karakteristiknya berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Setiap level pemerintahan perlu memperhatikan dengan baik," ujar Suahasil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan tak menutup total aktivitas masyarakat saat pandemi corona. Ia juga bercerita bahwa dirinya menerima keluhan masyarakat saat PPKM darurat, meski tak menghentikan seluruh kegiatan warga.

“Tidak bisa kita tutup seperti negara lain. PPKM Darurat itu masih semi-lockdown, saya masuk kampung semuanya menjerit minta dibuka,” kata Jokowi saat pembagian bantuan produktif usaha mikro di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7).

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait