PM Baru Australia Tunjuk 10 Perempuan dan 2 Muslim Jadi Menteri

Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese mengangkat 10 perempuan menjadi menteri atau menyentuh rekor. Ia juga menggaet dua Muslim dalam kabinetnya, salah satunya perempuan.

"Ini adalah tim yang menarik. Ini adalah tim yang penuh, saya pikir, dengan bakat, dengan orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk membuat perbedaan sebagai menteri dan asisten menteri," kata Albanese saat konferensi pers di Canberra, dikutip dari NPR, Rabu (1/6).

"Ini adalah jumlah wanita terbesar yang pernah bertugas di Kabinet Australia," tambah Albanese.

Dari total 23 orang dalam kabinet, 10 di antaranya perempuan. Salah satu dari menteri wanita yakni Menteri Pendidikan Anak Usia Dini Anne Aly merupakan Muslim.

Selain itu, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Ed Husic juga Muslim.

Kemudian, Linda Burney menjadi perempuan Aborigin pertama yang mengurus pelayanan bagi pribumi Australia.

Rincian kabinet yang baru dapat dilihat dari cuitan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Twitter sebagai berikut:

Today I announced my new ministry. Tomorrow, we will go to Government House to be sworn in and start delivering on a better future. pic.twitter.com/34TWSyHBHk— Anthony Albanese (@AlboMP) May 31, 2022

Albanese membentuk kementerian sementara yang mencakup empat anggota kunci lainnya, dua hari setelah pemilu 21 Mei. Ia pun dapat menghadiri pertemuan kelompok Quad di Tokyo, yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, serta para pemimpin Jepang dan India.

Empat anggota kementerian sementara yaitu wakil perdana menteri Richard Marles, Penny Wong untuk urusan luar negeri, Jim Chalmers sebagai menteri keuangan, serta Katy Gallagher di bidang keuangan.

Don Farrell menjadi menteri perdagangan yang baru dan Tanya Plibersek sebagai menteri lingkungan. Sedangkan Clare O'Neil akan bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan Chris Bowen mengambil alih sektor energi.

Mantan pemimpin Partai Buruh Bill Shorten bakal menjadi menteri untuk layanan pemerintah.