1,3 Miliar Data SIM Card Disebut Bocor, Kominfo: 20% Sampel Valid
Sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card ponsel dikabarkan bocor akhir pekan lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui bahwa 15% - 20% dari dua juta sampel yang diunggah valid.
“Tidak semua valid. Maka dari itu, kami bingung,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat konferensi pers virtual di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).
Kominfo pun melakukan pendalaman melalui kerja sama dengan operator seluler dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jadi, mereka bekerja karena tidak persis datanya," tambah dia.
Berdasarkan analisis terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor ponsel, sebanyak 15% - 20% valid. "Kami tidak tahu kalau dari data sempurna (1,3 miliar)," kata Semuel.
Sebelumnya, pengguna Twitter membagikan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bahwa 1,3 miliar data pendaftaran SIM card atau kartu ponsel di Indonesia bocor. Disebutkan juga bahwa data bocor berasal dari Kementerian Kominfo.
Data yang diduga bocor itu meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia layanan atau provider, dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo.
Kapasitas data yang diduga bocor itu mencapai 87 Gibabita (GB). Tidak jelas berapa harga dari informasi yang diduga bocor ini.
Namun, penjual dengan nama akun @Bjorka itu menuliskan angka $ 50.000. Ia juga hanya menerima pembayaran menggunakan kripto bitcoin dan ethereum.
Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya telah mengecek data-data tersebut secara random. Hasilnya, "data dan nomor valid," kata dia kepada media, Kamis (1/9).
Begitu juga Chairman lembaga riset siber CISSReC Pratama Persadha. Ia mengatakan, data pasti terkait SIM Card yang dijual itu mencapai 1.304.401.300 baris.
“Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, hasilnya masih aktif semua. Artinya, dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data valid,” kata Pratama dalam keterangan pers, Kamis (1/9).
