Disebut Kominfo Bertanggung Jawab atas Data Bocor, BSSN Singgung Dana
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa instansinya hanya membantu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data saat ditanya oleh DPR. BSSN pun menyinggung soal anggaran.
DPR menghujani Menteri Kominfo Johnny G Plate dengan pertanyaan seputar kebocoran data. Dalam tiga pekan terakhir, Badana Usaha Milik Negara (BUMN) serta kementerian dan lembaga (K/L) memang mengalami beragam dugaan data bocor.
BUMN dan K/L yang dimaksud yakni PLN, Jasa Marga, Indihome milik Telkom, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kominfo, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Gojek dan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren hingga XL Axiata.
Menanggapi pertanyaan DPR soal maraknya kebocoran data, Johnny menyampaikan serangan siber di bawah kewenangan BSSN. “Semua serangan siber di ruang digital bukan di tangah Kominfo,” kata Johnny saat rapat dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).
“Kami tentu tidak bisa menjawab atas nama BSSN,” kata dia.
Juru bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, instansinya menghadapi keterbatasan anggaran. “Untuk tahun anggaran 2022, BSSN tidak ada alokasi anggaran penguatan infrastruktur keamanan siber, termasuk perluasan cakupan area monitoring,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (8/9).
Dengan keterbatasan anggaran, BSSN melakukan strategi peningkatan kapasitas entitas (stakeholder) dengan cara:
