Disebut Kominfo Bertanggung Jawab atas Data Bocor, BSSN Singgung Dana
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa instansinya hanya membantu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data saat ditanya oleh DPR. BSSN pun menyinggung soal anggaran.
DPR menghujani Menteri Kominfo Johnny G Plate dengan pertanyaan seputar kebocoran data. Dalam tiga pekan terakhir, Badana Usaha Milik Negara (BUMN) serta kementerian dan lembaga (K/L) memang mengalami beragam dugaan data bocor.
BUMN dan K/L yang dimaksud yakni PLN, Jasa Marga, Indihome milik Telkom, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kominfo, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Gojek dan operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren hingga XL Axiata.
Menanggapi pertanyaan DPR soal maraknya kebocoran data, Johnny menyampaikan serangan siber di bawah kewenangan BSSN. “Semua serangan siber di ruang digital bukan di tangah Kominfo,” kata Johnny saat rapat dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).
“Kami tentu tidak bisa menjawab atas nama BSSN,” kata dia.
Juru bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, instansinya menghadapi keterbatasan anggaran. “Untuk tahun anggaran 2022, BSSN tidak ada alokasi anggaran penguatan infrastruktur keamanan siber, termasuk perluasan cakupan area monitoring,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (8/9).
Dengan keterbatasan anggaran, BSSN melakukan strategi peningkatan kapasitas entitas (stakeholder) dengan cara:
- Asistensi dan pendampingan identifikasi celah kerawanan dan penanganan insiden
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola siber entitas dengan memberikan pelatihan
- Literasi dan edukasi
Pemerintah memang memangkas anggaran BSSN 60% menjadi hanya Rp 554,6 miliar tahun ini. Nilainya menurun dibandingkan tahun lalu Rp 1,39 triliun.
Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bambang Soesatyo mengatakan, BSSN membutuhkan tambahan anggaran.
Sebab, ada 1,6 miliar anomali lalu lintas (traffic) atau serangan siber. Perbandingan anggaran BSSN tahun ini dan tahun lalu, sebagai berikut:
BSSN pun mengajukan anggaran Rp 1 triliun tahun depan. Rinciannya yakni:
- Pengembangan pusat data tertentu sebagai rekam cadang elektronik sekitar Rp 699 miliar
- Penguatan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) butuh tambahan Rp 49 miliar
- Menambah slot yang ada di provider Rp 200 miliar
- Pengembangan politeknik siber Rp 155 miliar
- Kebutuhan literasi, perundang-undangan dan kesadaran hukum ketahanan siber Rp1 Miliar
