Jelang Pilpres 2024, Hacker Diramal Bidik Akun Media Sosial pada 2023

Lenny Septiani
28 Desember 2022, 17:23
bjorka, hacker
SecurityMadeSimple.org
Ilustrasi hacker

Peretas atau hacker seperti Bjorka diramal mengincar akun media sosial dan situs website tahun depan, terutama terkait pemilihan presiden atau pilpres 2024. Penipuan online atau phising juga diprediksi masif.

Chairman CISSReC atau Communication and Information System Security Research Center Pratama Persadha menyampaikan, saling retas antar-akun media sosial berpotensi terjadi tahun depan. Bisa juga saling meretas situs website dan aplikasi milik pemerintah.

“Berbagai kebocoran data masih akan banyak terjadi dan bertambah parah jika itu juga terjadi karena adanya persaingan politik, baik di internal lembaga atau di atasnya,” kata Pratama dalam keterangan pers, Rabu (28/12).

Ia menyampaikan, kebocoran data bisa terjadi karena tiga faktor yakni:

  1. Serangan siber atau peretasan
  2. Sistem eror
  3. Faktor manusia, khususnya operator

Oleh karena itu, ia menyarankan beberapa hal di antaranya:

  • Mengembangkan prinsip-prinsip inti dan standar teknis untuk memastikan tingkat keamanan siber yang konsisten di semua perusahaan yang terlibat
  • Membuat strategi keamanan siber nasional yang dapat ditindaklanjuti
  • Meningkatkan prosedur dan regulasi infrastruktur rantai pasokan
  • Melakukan kerja sama pribadi maupun publik untuk memberikan timbal balik dan kapasitas infrastruktur keamanan siber

“Memang sudah ada UU Pelindungan Data Pribadi. Namun masih belum berlaku efektif,” ujar dia.

Apa Kabar Hacker Bjorka?

Hacker Bjorka viral di Indonesia tahun ini, karena mencuri dan menjual miliaran data pengguna Indonesia. Selain itu, melakukan sejumlah serangan siber yang menyasar pejabat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan membentuk tim darurat. Tim darurat ini terdiri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.

Namun Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto mengatakan, penelusuran Bjorka diserahkan ke penegak hukum.

"Jadi apa yang muncul, isu, dan lainnya, sudah diserahkan kepada penegak hukum," katanya di kantor Google Indonesia, pada Oktober (25/10).

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji data yang dicuri oleh hacker Bjorka. “Banyak sekali data yang bersifat umum, sehingga kami belum bisa mengatakan ini kebocoran data,” kata dia.

Kurang dari sebulan setelahnya, Bjorka kembali menjual data warga Indonesia. Kali ini, 3,2 miliar data yang diklaim dari aplikasi PeduliLindungi US$ 100 ribu atau sekitar Rp 1,5 miliar di forum Breached.to.

Namun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah ada kebocoran data.

Reporter: Lenny Septiani

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...