Viral Project S TikTok, Jokowi Minta Menkominfo Kaji E-Commerce
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika alias Menkominfo Budi Arie Setiadi mengkaji perubahan e-commerce yang cepat. Hal ini disampaikan ketika DPR dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM menyoroti Project S TikTok.
“Tugas menteri baru akan saya sampaikan perintahnya apa saja. Tanyakan ke Pak Menteri kalau sudah ada detailnya,” kata Presiden Jokowi usai melantik sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7).
"Semua bisa dikejar dan dipercepat. Sudah ada wamen dan satuan tugas atau satgas. Mendetailkan persoalan di dalam, bukan hal mudah. E-commerce sekarang ini berubah cepat sekali," Presiden Jokowi menambahkan.
Di Indonesia, e-commerce terus mengembangkan layanan. Yang terbaru, startup seperti Shopee, Tokopedia, Lazada hingga TikTok Shop masif menggencarkan penjualan lewat siaran langsung atau live streaming.
DPR dan Menkop UKM Teten Masduki juga tengah menyoroti Project S TikTok. Financial Times yang pertama kali melaporkan soal Project S TikTok Shop akhir bulan lalu.
Financial Times melaporkan, pengguna di Inggris mulai melihat fitur belanja baru di aplikasi TikTok yang diberi nama ‘Trendy Beat’. Di Inggris, produk populer yang dijual di ‘Trendy Beat’ TikTok yakni alat pembersih telinga dan penyikat bulu hewan peliharaan dari pakaian.
Produk-produk yang dipajang di fitur ‘Trendy Beat’ TikTok disebut dikirim langsung dari Cina. Sementara penjualnya terdaftar di Singapura, tetapi tercatat dimiliki oleh induk usaha yakni ByteDance.
DPR dan Menteri Teten khawatir Project S TikTok dapat mengancam UMKM.
Wartawan pun mengonfirmasi pandangan Menkominfo Budi Arie yang baru dilantik, terkait Project S TikTok. Namun ia enggan berkomentar.
Budi Arie menyampaikan, bisnis e-commerce diatur di beberapa kementerian, termasuk Kominfo dan Kementerian Perdagangan alias Kemendag. “Kebijakan soal impor itu di Kemendag,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).
Ia mengatakan, Kominfo berencana membentuk satgas untuk mempercepat tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi, termasuk pembangunan menara internet alias base transceiver station (BTS).
“Mungkin nanti Satgas yang akan merumuskan bersama antar-kementerian (terkait impor e-commerce), karena terus terang kemajuan ini memerlukan cara berpikir yang baru untuk mengatasinya,” ujar Budi.
Di satu sisi, TikTok Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan tidak menyediakan Project S di Indonesia. Selain itu, tak ada bisnis lintas-batas.
Perusahaan asal Cina itu juga menyatakan komitmennya untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia. Salah satunya lewat inisiatif TikTok Jalin Nusantara.
Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau idEA Bima Laga juga sebelumnya mengatakan, Project S tidak untuk diterapkan di Indonesia. “TikTok juga tidak ada bisnis lintas-negara,” katanya kepada Katadata.co.id, Kamis pekan lalu (13/7)..
