Pesaing TikTok Asal Cina Temu 3 Kali Coba Daftar ke Indonesia
Buat ringkasan dengan AI
Pesaing TikTok asal Cina yakni Temu ternyata sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Di satu sisi, Kementerian Koperasi dan UKM meminta agar pemerintah tidak membiarkan e-commerce ini masuk.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyampaikan, e-commerce asal Cina itu berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.
Akan tetapi, upaya berulang Temu itu gagal karena sudah ada merek serupa yang beroperasi di Indonesia. "Namun, ini terus dibanding," ujar Fiki dikutip dari Antara, Selasa malam (6/8).
Temu adalah aplikasi e-commerce yang menawarkan berbagai produk mulai dari fesyen, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga.
Fiki menyampaikan, Kementerian Koperasi dan UKM khawatir jika aplikasi belanja online asal Cina tersebut benar-benar masuk ke Indonesia. Sebab, e-commerce ini mengadopsi model bisnis yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik, yang memungkinkan mereka menawarkan harga yang jauh lebih murah.
Dengan jaringan yang sudah menjangkau 80 pabrik di Cina, aplikasi tersebut dinilai berpotensi besar mematikan bisnis UMKM Indonesia, karena mereka bakal sulit bersaing dengan produk impor yang dijual sangat murah.
Fiki menyebut Temu saat ini sudah beroperasi di 48 negara, termasuk negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, hingga pasar besar seperti Amerika Serikat.
Meski demikian, Fiki mengatakan bahwa model bisnis yang menghubungkan pabrik dengan konsumen secara langsung itu tidak sesuai dengan kebijakan perdagangan Indonesia.
"Ada aturan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, revisi Permendag 50 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa jika barangnya cross-border, impor dibatasi 100 dolar AS," ujar dia.
Kementerian Koperasi dan UKM berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan para pemangku kebijakan terkait bersinergi mencegah masuknya lokapasar atau marketplace Temu dari Cina itu masuk ke Indonesia, demi melindungi para pelaku usaha, terutama UMKM dalam negeri.
