Dana 217 Seller Bekasi Ditahan Rp24 Miliar, Ini Penjelasan TikTok Shop Tokopedia
TikTok Shop Tokopedia menyebut bahwa dana yang dikeluhkan ratusan mitra seller asal Bekasi ditahan oleh pihak platform senilai Rp 24 miliar selama beberapa waktu terakhir merupakan dana penyalahgunaan insentif platform.
Menurut Head of Public Policy & Government Relations TikTok & TikTok Shop Tokopedia Hilmi Adrianto, sejumlah mitra seller memanfaatkan insentif atau subsidi yang diberikan platform kepada mitra seller yang menjual jenis produk-produk tertentu. Sebagai tindakan, pihak platform melakukan penahanan saldo dan menarik kembali besaran insentif yang telah diberikan dari saldo mitra seller terkait.
“Pemotongan dibatasi pada nilai subsidi platform yang disalahgunakan. Sisa dana dilepaskan kepada penjual, dan kekurangannya kami tanggung sebagai kerugian platform,” kata Hilmi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama DPR, Rabu (18/11).
Sebelumnya, Peradi DPC Bekasi Raya dan Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs) DPC Kota Bekasi pada pertengahan 2026 mengajukan pengaduan ke DPR RI akibat pemblokiran akun dan penahanan saldo sekitar 500 unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan mitra seller TikTok Shop Tokopedia asal Bekasi. Estimasi nilai saldo yang ditahan saat itu mencapai Rp 3 triliun.
Ketua Gekrafs DPC Kota Bekasi Siska Yofthie menyebut bahwa saldo dari para pelaku UMKM ini ditahan, dan bahkan hilang. Sedangkan ia menyebut pihak platform tidak merinci alasan penahanan saldo. Durasi penahanan saldo antar mitra seller beragam. Komisi VII DPR RI pada September lalu sempat menyebut bahwa penahanan saldo sejumlah mitra seller berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan ada yang dibekukan sejak 2022.
Pihak TikTok Shop Tokopedia menjelaskan, setelah melakukan klarifikasi, Peradi DPC Bekasi Raya menyampaikan ke pihak platform bahwa data terperinci penahanan saldo mencakup 217 mitra seller, dengan nilai saldo tertahan sebesar Rp24,05 miliar. Nilai ini turun dari yang sebelumnya diestimasi mencapai Rp3 triliun.
Berdasarkan investigasi lanjutan TikTok Shop Tokopedia , dari 217 mitra seller yang melaporkan penahanan saldo, sebanyak 193 mitra seller terbukti terindikasi melakukan pelanggaran dan perlu dikenakan sanksi penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya telah diberikan. Nilai saldo yang kemudian ditahan karena berkaitan dengan pelanggaran subsidi mencapai Rp16,7 miliar, sementara sisa dana yang tidak terkait pelanggaran telah dilepas dan bisa kembali ditarik seller.
Sedangkan sebanyak 15 dari 217 mitra seller tidak mengalami penahanan saldo, dan sembilan lainnya tidak dilakukan investigasi lebih lanjut sebab akun seller sudah tidak aktif, diduplikasi, maupun berstatus normal.
Pada September 2026, Hilmi menjelaskan bahwa 40 kasus penahanan saldo mitra seller dibahas secara kasus per kasus bersama Kementerian UMKM yang ditunjuk menjadi mediator antara platform dengan Peradi DPC Bekasi Raya. Enam mitra seller yang dirugikan turut datang bersama Peradi ke dalam agenda pembahasan kasus. Menurut platform, dari enam mitra seller yang datang, hanya dua yang kemudian masuk dalam daftar 40 mitra seller yang menjadi agenda pembahasan.
Pada Oktober, pihak platform menyebut membuka kesempatan banding tambahan agar mitra seller yang mengalami kerugian lewat penahanan saldo masih dapat menyampaikan keberatannya. Namun TikTok Shop Tokopedia mengklaim, tidak ada satupun dari 217 mitra seller yang ada dalam pelaporan Peradi yang mengajukan banding.
“Selama periode tersebut, tidak terdapat mitra pelaku usaha dalam daftar pengaduan Peradi yang mengajukan banding lewat kanal tambahan,” kata Hilmi.
Di sisi lain, pihak platform menyebut bahwa terdapat dua mitra seller di luar daftar pengaduan Peradi mengajukan banding tambahan. Setelah melakukan penelusuran dan diskusi dengan berbagai pihak, pihak platform mengembalikan seluruh dana mitra seller yang tertahan.
“Saat ini proses pengembalian dana sedang dalam tahap administrasi dan ditargetkan rampung dalam minggu ini,” kata Hilmi.
Langkah TikTok Shop Tokopedia jika Seller Salahgunakan Bonus
Platform TikTok Shop Tokopedia menyampaikan perusahaan memiliki kebijakan penyalahgunaan insentif platform. Penyalahgunaan ini merupakan tindakan di mana penjual atau mitra seller menyalahgunakan insentif yang diberikan platform demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Sejumlah contoh penyalahgunaan insentif ini termasuk memalsukan kenaikan harga atau memanipulasi harga produk, baik dengan cara menjual produk sepaket dengan layanan tertentu maupun cara lainnya, sengaja memberi nama, label, atau deskripsi produk yang salah agar bisa memasukkannya ke dalam kategori produk yang tidak sesuai, hingga terlibat dalam skema penjualan piramida atau pemasaran berjenjang (MLM).
“Biasanya insentif diberikan pada kategori tertentu, ada penjual produk A mengetahui produk B mendapat insentif, maka produk A ini dijual dengan label bahwa itu adalah produk B. Ini yang biasa terjadi,” kata Head of Public Policy and Government Relations TikTok Group Indonesia Noudhy Valdryno, pada kesempatan yang sama.
TikTok Shop Tokopedia menyebut, tindakan penegakan yang diambil pihak platform atas pelanggaran ini akan disampaikan atau dinotifikasikan lewat peringatan resmi kepada pihak seller. Sejumlah tindakan penegakan ini seperti penangguhan hak mendaftarkan barang, penangguhan saldo untuk sementara waktu, hingga menghapus akun penjual.
Platform juga menyebut bahwa pihaknya memiliki mekanisme banding bagi mitra seller yang merasa dirugikan dan mendapati adanya kekeliruan atas tindakan penegakan yang dilakukan platform. Jika banding disetujui, maka mitra seller akan diaktifkan kembali dan dana yang ditahan akan dilepaskan. Sedangkan jika ditolak, maka platform akan menghitung nilai insentif yang terindikasi disalahgunakan dan memotongnya dari saldo mitra seller.
“Yang dipotong adalah nilai insentif yang disalahgunakan. Jika terdapat sisa saldo yang dimiliki mitra seller, dana akan dikembalikan kepada mitra,” kata Noudhy Valdryno
DPR Pertanyakan Dasar Hukum TikTok Shop Tokopedia Tahan Saldo Seller
Dalam RDPU yang sama, anggota Komisi X DPR RI Adian Napitupulu menyoroti adanya indikasi kesewenang-wenangan pihak platform dalam menetapkan aturan, kontrol, dan sanksi terhadap mitra seller. Menurutnya, pihak platform juga menerapkan metode sanksi terhadap pelanggaran yang belum tentu sesuai dengan hukum di Indonesia.
“Ketika menahan uang, mengurangi pembayaran, itu sanksi kan? Itu sanksi tunduk pada hukum apa? Tunduk pada hukum pidana Indonesia? Perdata? Atau aturan hukum sendiri?” kata Adian dalam RDPU yang sama.
Pada September, anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu juga mempertanyakan dasar hukum penahanan saldo mitra seller. Ia menyinggung bahwa platform memang boleh menetapkan aturan, tetapi aturan ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
“Apakah menahan uang oleh platform e-commerce diperbolehkan? Ada izin tidak dari OJK?” kata Bane Raja Manalu.
