BI Kaji 12 Rekomendasi IMF untuk Susun Aturan Fintech

Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia menghasilkan 12 prinsip kebijakan di bidang teknologi finansial atau financial technology (fintech). Bank Indonesia (BI) bakal mengkaji selusin prinsip tersebut dan menggunakannya sebagai dasar perumusan kebijakan terkait fintech.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Wijanarko menjelaskan, kebijakan itu nantinya akan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga (K/L). "Perlu koordinasi dan harmonisasi antar K/L. Akan ada kerja sama antar negara (juga), tetapi masih dipelajari," kata dia kepada Katadata.co.id di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/10).

Ia juga menyampaikan, sebagian dari 12 prinsip tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, regulatory sandbox yang dimiliki BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memenuhi prinsip regulasi terkait fintech yang bersifat akomodatif. BI dan OJK juga merilis aturan terkait fintech untuk hal menjaga stabilitas sistem keuangan.

BI juga akan mempelajari prinsip-prinsip lainnya. "Sebelum menjadi kebijakan kan ada proses dulu. Kalau bagus untuk mendorong perekonomian dan industri, ya kenapa tidak (diterapkan)," kata Onny.

(Baca: Di Forum IMF, Jokowi Promosikan Kebijakan yang Ramah Ekonomi Digital)