Di Forum IMF, Jokowi Promosikan Kebijakan yang Ramah Ekonomi Digital

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintahannya bakal menerapkan kebijakan yang longgar atau light touch regulation bagi pelaku usaha ekonomi digital. Hal ini bertujuan, supaya para pelaku bisa berinovasi tanpa terbebani oleh peraturan.

Ia menjelaskan, internet lahir di Amerika Serikat (AS), 20 tahun lalu. Kemudian, inovasi ini melahirkan industri baru seperti America Online (AOL) dan Yahoo. "Yang membuat internet boom adalah keputusan regulasi yang sangat modern dari Bill Clinton," kata dia di Bali International Convention Center, Bali, Kamis (11/10).

Berkaca dari kondisi tersebut, pemerintah menetapkan dua hal terkait peraturan di bidang ekonomi digital. Pertama, regulasi yang ramah dan akuratif sehingga mencegah intervensi pemerintah yang  berlebih. Kedua, memberi ruang bagi para kreator untuk menciptakan inovasi tanpa khawatir melanggar aturan apabila eksperimen mereka gagal.

(Baca juga: Beda Aturan Fintech dan Industri Keuangan Konvensional)

Sama seperti setengah abad lalu, pemerintah juga tak mau terburu-buru mengatur industri ini. "Kami harus biarkan mereka tumbuh lebih dulu," kata dia. "Eksperimen meningkat dan memberi dampak pada ekonomi dan fondasi dari internet yang kami gunakan saat ini."

Hanya, di satu sisi pemerintah juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat atas inovasi tersebut. "Eksperimen mungkin gagal, tapi tanpa itu tidak ada inovasi. Maka, sangat kontradiktif bila bicara inovasi tapi menghukum kegagalan secara berlebihan," ujarnya.