OVO Finansial Beri Keringanan Pinjaman kepada Borrower di Daerah Bencana

OVO Finansial memberikan keringanan kepada peminjam alias borrower di daerah terkena dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara atau Sumut, dan Sumatera Barat alias Sumbar.

“Kami bekerja sama dengan Grab memberikan program relaksasi. Dan, kami akan melanjutkan program itu sesuai situasi dan kondisi di lapangan,” kata Chief Operating Officer OVO Eddie Martono saat media briefing di Jakarta, Rabu (3/12).

OVO Finansial telah menyalurkan pendanaan Rp 6 triliun kepada 445 ribu mitra UMKM, termasuk mitra pengemudi lewat GrabModal.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI Entjik S. Djafar pun menyatakan bahwa borrower layanan pinjaman daring (pindar) yang terkena dampak bencana alam dapat mengajukan kemudahan pembayaran kepada platform penyelenggara. 

“Kami berkomitmen memberikan pendampingan sehingga para penyedia layanan Pindar dapat memitigasi risiko tanpa menambah beban bagi para borrower yang tengah menghadapi situasi sulit,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (2/11). 

Ia menjelaskan bahwa bencana alam merupakan situasi force majeure yang tidak dapat diprediksi dan kerap menghambat kemampuan borrower dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Karena itu, AFPI berkomitmen memastikan proses mitigasi risiko tidak menambah beban para korban bencana.

AFPI mendorong seluruh platform fintech pendanaan untuk melakukan pemetaan borrower yang berada di wilayah terdampak. Dengan begitu, penyelenggara dapat menyusun langkah mitigasi yang tepat dan terukur sesuai tingkat risiko dan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, AFPI mengimbau borrower yang tinggal di area bencana untuk segera menghubungi platform tempat mereka meminjam dan melaporkan kondisi terkini. 

Borrower yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tanggung jawab pembayaran dapat mengajukan kemudahan, mulai dari penjadwalan ulang hingga skema pembayaran tertentu sesuai kebijakan masing-masing platform.

Dengan adanya laporan yang jelas dari borrower, tiap platform dapat melakukan asesmen berdasarkan prosedur mitigasi risiko yang berlaku. “Langkah ini diharapkan membuat proses penanganan dampak bencana lebih terkoordinasi, inklusif, dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem pendanaan digital di Indonesia,” ujar Entjik.

Ia menegaskan komitmennya mendampingi penyelenggara fintech pendanaan agar penanganan terhadap borrower di wilayah bencana dapat dilakukan secara cepat, proporsional, dan berpihak pada pemulihan masyarakat.

Laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar terus bertambah. Terbaru, jumlah korban meninggal dunia mencapai 604 orang, selain itu 464 orang dinyatakan hilang. 

Korban meninggal dunia di Aceh mencapai 156  orang, Sumatera Utara 283, dan Sumatera Barat 165. 

BNPB juga melaporkan tingkat kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor yakni 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, serta lebih dari 20.500 rumah mengalami kerusakan ringan.

Pemerintah masing-masing ketiga provinsi itu telah menetapkan status tanggap darurat bencana, berlaku mulai 28 November hingga 11 Desember untuk Aceh, 27 November hingga 10 Desember untuk Sumatera Utara, dan 25 November hingga 8 Desember untuk Sumatera Barat.