Rudiantara Jelaskan Proses Blokir Konten Vulgar Youtuber Kimi Hime
Keterlibatan YouTube Dkk Meminimalkan Penyebaran Konten Vulgar
Untuk mengidentifikasi konten negatif, termasuk yang dianggap vulgar, Kementerian Kominfo mengerahkan mesin pengais dan tim khusus. Dalam hal Kimi Hime, kementeriannya mendapat aduan dari masyarakat dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Saya tidak tahu (kenapa tidak terjaring mesin pengais Kominfo). Kan dia terdaftar di YouTube sudah sejak 2012. Konten seperti itu dimulai kapan?" kata Rudiantara.
Ia menilai, perlu peran serta perusahaan pengembang media sosial seperti YouTube, Google, Facebook, dan lainnya dalam meminimalkan penyebaran konten negatif. Hal ini juga sudah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertandang ke Prancis pada Mei lalu. Pertemuan itu dihadiri sekitar delapan kepala negara dan beberapa pengembang media sosial.
(Baca: Kominfo Laporkan Sembilan Konten Youtuber Kimi Hime ke Google)
Rudiantara mengatakan, pemerintah meminta agar platform media sosial mengadopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan mesin pembelajar untuk menyaring konten negatif. Daftar kata kuncinya (keyword) akan diserahkan langsung oleh pemerintah.
"Kami kan tidak bisa juga (memantau) semuanya. Kami tidak tahu siapa mau mengunggah apa. Mayoritas, kalau sudah diunggah atau situs aktif, baru ketahuan. Jangan sampai pemerintah berhadapan dengan rakyat sendiri. Platform harus jadi solusi," kata dia.
Terkait peringatan dari Kominfo, Kimi Hime membuat konten untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun YouTube-nya. Kimi merasa kontennya tidak melanggar peraturan, seperti yang disampaikan Kementerian Kominfo.
“Dari segi material, waktu, dan emosional, menurut saya ini sangat menguras sekali. Saya tidak tahu harus mengadu ke mana lagi selain ke Pak Presiden, yang saya tahu memang peduli dengan industri gim dan para kreator,” katanya sembari menangis, melalui akun YouTube-nya, kemarin (25/7).
