Susul Facebook, Twitter dan Google Perketat Iklan Politik
Memasuki tahun politik, iklan-iklan berisi pesan kampanye semakin jamak ditemukan di media sosial. Sebelumnya, iklan-iklan tersebut tayang begitu saja tanpa mencantumkan sumber. Kini, kondisi tersebut akan berubah. Setelah Facebook, Twitter dan Google akan meluncurkan fitur anyar yang memungkinkan pengguna mengetahui dapur iklan politik.
Twitter akan meluncurkan fitur tersebut di Amerika Serikat, sebelum negara-negara lain. "Kami akan membuat iklan kampanye politik di Amerika Serikat (AS) lebih jelas dibanding sebelumnya," demikian tertulis dalam blog Twitter yang dikutip dari Reuters, akhir pekan lalu (29/6).
Melalui ketentuan baru tersebut, pengguna Twitter bisa memeroleh informasi seputar iklan politik yang muncul di linimasa mereka. Informasi tersebut berupa nilai iklan, siapa yang membayar iklan tersebut, demografi yang ditarget, hingga data setiap unggahan di platform-nya. Layanan ini kemudian disebut dengan pusat transparansi iklan.
(Baca juga: Tiga Fitur Facebook Cegah Peredaran Hoax Saat Pilpres)
Selain Twitter, Google berkomitmen untuk meluncurkan pusat transparansi serupa untuk iklan politik di Negeri Paman Sam pada musim panas ini. Hanya, Google belum memberi penjelasan rinci mengenai rencana tersebut.
Sebelumnya, Facebook telah merilis fitur serupa yang disebut advertising transparency. Melalui layanan ini, Facebook mewajibkan politikus menyertakan data diri dan donaturnya jika berkampanye senilai lebih dari US$ 500 atau setara Rp 7 juta. Nantinya, informasi seputar politikus tersebut bisa diketahui pengguna jika membuka tautan iklan.
" Kami tidak mau platform Facebook dipakai untuk kepentingan berpolitik yang tidak selayaknya," ujar Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari.
Bahkan, Facebook memiliki fitur informasi tambahan yang ditampilkan dalam bentuk (i) di atas tautan berita di platform Facebook. Bila fitur ini diklik, maka informasi seperti latar belakang kantor berita, wartawan, tim independen, dan sebagainya. "(Dengan informasi tersebut) Kami harap masyarakat bisa lebih mudah menilai dan mengkaji informasi yang disampaikan," kata dia.
