Lima Langkah Pemerintah Hadapi Lenyapnya Puluhan Pekerjaan
Pemerintah menyadari banyak pekerjaan bakal tidak ditangani lagi oleh manusia di era digital. Jumlahnya bisa mencapai puluhan jenis. Tak hanya menimpa pekerja-pekerja “kasar”, juga pada jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah menyiapkan lima langkah agar pengangguran tidak meningkat signifikan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri Indonesia sudah terbiasa dengan penggunaan robot sejak 1970-an atau revolusi 3.0. Dari pengalaman itu, ia melihat sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih berpeluang mendapat pekerjaan. “Orang di balik robot masih akan ada,” ujar Airlangga saat diskusi “Indonesia Siap Menuju Revolusi Industri 4.0” di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (16/4).
Kendati demikian, antisipasi tetap perlu dilakukan. Tenaga kerja yang dicari ke depan akan berubah. Pemerintah tak ingin ketidaksesuaian (miss match) antara SDM yang tersedia dan kebutuhan membuat pengangguran meningkat drastis. Alhasil, ketimpangan dan kemiskinan di tanah air juga meningkat. (Baca juga: Kolaborasi, Solusi Menghadapi Disrupsi Industri Media).
Sepanjang 2017-2020, Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksi sejumlah pekerjaan bakal hilang seperti manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, sopir, petugas ekspedisi, dan lainnya. Lalu pada 2021-2025, pekerjaan yang mulai lenyap dari genggaman manusia seperti resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi (3D), pengolah semi konduktor, teller bank, travel agent, dan operator mesin.
Setelah itu hingga 2030, pekerjaan yang diperkirakan hilang makin bertambah. Kali ini akan menimpa ahli las, staf akuntan, sopir truk, operator, dan ahli mesin. (Baca: Chatib Basri Prediksi Teknologi Ciptakan 5,1 Juta Pengangguran Baru).
Untuk itu, pemerintah menyiapkan lima langkah antisipasi. Pertama, memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang memberikan pendidikan vokasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kapasitas pelatihan vokasi secara nasional sebanyak tiga juta pekerja sepanjang tiga tahun ini. Jumlah itu terdiri dari pendidikan vokasi ke pekerja di kalangan masyarakat sebanyak 1,83 juta, pemerintah 752,5 ribu, perusahaan 420 ribu, dan kewirausahaan 30 ribu.
Insentif itu berupa diskon pajak (tax allowance) dan libur pajak (tax holiday). Khusus untuk perusahaan inovatif yang melakukan penelitian dan pengembangan alias research and development (R&D) serta pendidikan vokasional mendapat diskon pajak super (super deduction).
Kedua, menciptakan 32-44 juta lapangan pekerjaan pada 2030. Caranya, mendorong lima industri, yakni makanan dan minuman, tekstil, kimia dan peralatan kimia, otomotif, serta elektronik beralih ke digital. Kelima industri ini pun bakal diberi pendampingan supaya bisa maksimal menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekspor. Kalau target 32-44 juta lapangan kerja tercapai, “30 juta tambahan angkatan kerja bisa terserap,” kata Airlangga.
Selain vokasi, langkah ketiga pemerintah akan memberikan kursus seputar konsep transfer data melalui jaringan (Internet of Thing/IoT). “Kursus IoT kami dorong lebih terbuka lagi,” ujar dia. Pemerintah pun mendorong penerapan kurikulum terkait coding atau kemampuan menerjemahkan diagram alur ke bahasa pemrograman di perguruan tinggi. (Lihat pula: Pemerintah dan Korporasi Perlu Tangkal Efek Negatif Disrupsi Teknologi).
Supaya pendidikan terkait digital dapat diaplikasikan di seluruh daerah, langkah keempat pemerintah yakni membangun infrastruktur. Pada 2019, pemerintah menargetkan satelit palapa ring selesai dibangun, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah juga akan memakai satelit kecepatan tinggi (high throughput satellite/HTS) untuk menyasar daerah terpencil.
Kelima, pemerintah akan mengimpor tenaga kerja dan dosen asing yang fokus di bidang digital. “Agar pekerja digital disimpan di dalam negri terutama pengembangan perangkat lunak (software),” kata Rudiantara. Dengan begitu, segala penemuan bisa dipelajari oleh SDM dalam negeri.
