Pemerintah Teken Perjanjian Kerja Sama Satelit Satria
Pemerintah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit Satria (Satelit Republik Indonesia) akan mulai dirakit pada akhir tahun 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space.
Konsorsium penggarap proyek ini terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera telah ditetapkan sebagai pemenang. Mereka telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu. Kemudian, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai penjamin proyek ini.
Satria direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Setelah sampai pada orbit 146 bujur timur, Satria yang menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150Gbps diharapkan dapat beroperasi di awal tahun 2023.
Cakupan layanan Satria akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.
(Baca: Tarif Internet 5G Tiga Kali Lebih Mahal, Berat bagi Konsumen Retail)
Proyek ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. “Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, usai menyaksikan Penandatanganan KPBU ini, Jumat (3/5), di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” kata Rudiantara.
(Baca: Rudiantara: Palapa Ring Terintegrasi Sebelum 17 Agustus 2019)
Setelah pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur, proyek SMF ini adalah proyek keempat di Kementerian Kominfo yang menggunakan skema KPBU. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun.
Skema ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebani anggaran. Hal ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep Universal Service Obligation (USO).
Proyek SMF didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
(Baca: Frekuensi Diatur Oktober, Indosat dan XL Axiata Siapkan Jaringan 5G)
Secara spesifik, manfaat satelit SATRIA yang dapat dinikmati di berbagai sektor antara lain
- Sektor Pendidikan, Satria mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren;
- Sektor Kesehatan, Satria melayani 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memiliki layanan internet cepat yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T;
- Sektor pertahanan dan keamanan, Satria akan membantu TNI dan POLRI dalam menfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan;
- Sektor Pemerintah Daerah, untuk mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif;
- Sektor Keuangan, untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.
