Uni Eropa Terbitkan Aturan Penggunaan AI, Ini Daftar Poin Pentingnya

Uni Eropa mengambil langkah besar dengan menetapkan aturan tentang cara perusahaan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ini merupakan aturan pertama untuk AI di dunia.

Langkah tersebut diharapkan membuka jalan bagi standar penggunaan teknologi global, mulai dari chatbot seperti ChatGPT hingga prosedur bedah dan deteksi penipuan di bank.

"Kami telah membuat sejarah hari ini," ujar Brando Benifei, Anggota Parlemen Eropa yang menyusun Undang-undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa kepada CNN.

Anggota parlemen menyetujui versi draf undang-undang yang akan dinegosiasikan dengan Dewan Uni Eropa dan negara-negara anggota UE sebelum menjadi undang-undang.

"Ketika perusahaan teknologi besar membunyikan alarm kreasi mereka sendiri, Eropa maju dan mengusulkan tanggapan konkret terhadap risiko yang mulai ditimbulkan oleh AI," ujar Benifei.

Bulan lalu, ratusan ilmuan dan peneliti AI memperingatkan bahwa teknologi AI menimbulkan risiko kepunahan bagi umat manusia. Beberapa tokoh terkemuka, termasuk Presiden Microsoft Brad Smith dan CEO OpenAI Sam Altman, bahkan menyerukan penyusunan regulasi yang lebih besar.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi CEO Yale disimpulkan, lebih dari 40% pemimpin bisnis menilai AI berpotensi menghancurkan umat manusia lima hingga 10 tahun dari sekarang. Pemimpin bisnis ini termasuk CEO Walmart Doug McMillion dan CEO Coca-Cola James Quincy.

Dengan latar belakang itu, Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa berupaya untuk mempromosikan penggunaan kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia dan dapat dipercaya.

Beleid juga bertujuan untuk memastikan tingkat perlindungan yang tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, hak-hak dasar, demokrasi dan supremasi hukum serta lingkungan dari efek berbahaya. 

Berikut poin penting yang tercantum dalam draf Undang-undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa:

• Setelah disetujui, undang-undang akan berlaku untuk siapa saja yang mengembangkan dan menerapkan sistem AI di Uni Eropa, termasuk perusahaan yang berlokasi di luar blok tersebut.
• Luasnya regulasi bergantung pada risiko yang ditimbulkan oleh aplikasi tertentu, dari kategori minimal hingga kategori tidak dapat diterima. Sistem yang termasuk dalam kategori tidak dapat diterima langsung dilarang. Ini termasuk sistem pengenalan wajah langsung di ruang publik, alat pengawasan prediktif, dan sistem penilaian sosial.
• Undang-undang juga menetapkan batasan ketat pada aplikasi AI berisiko tinggi, yaitu aplikasi yang mengancam kerusakan signifikan terhadap kesehatan, keselamatan, hak-hak fundamental, atau lingkungan manusia. Ini termasuk sistem yang digunakan untuk memengaruhi pemilih dalam pemilihan, serta platform media sosial dengan lebih dari 45 juta pengguna yang merekomendasikan konten kepada pengguna mereka. Daftarnya mencakup Facebook, Twitter, dan Instagram.
• Undang-undang menguraikan persyaratan transparansi untuk sistem AI. Misalnya, sistem ChatGPT harus mengungkapkan bahwa kontennya dihasilkan oleh AI, membedakan gambar yang sangat palsu dari yang asli, dan memberikan perlindungan terhadap pembuatan konten ilegal.
• Ringkasan detail dari data yang memiliki hak cipta yang digunakan untuk melatih sistem AI ini juga harus dipublikasikan. Sistem AI dengan risiko minimal atau tanpa risiko, seperti filter spam, sebagian besar berada di luar aturan.
• Sebagian besar sistem AI berpotensi jatuh ke dalam kategori berisiko tinggi atau terlarang. Menurut Racheal Muldoon, pengacara di firma hukum London Maitland Chambers, hal ini membuat pemiliknya terkena denda besar jika melanggar peraturan.
• Terlibat dalam praktik AI yang dilarang dapat menyebabkan denda hingga €40 juta atau jumlah yang setara dengan hingga 7% dari omzet tahunan perusahaan di seluruh dunia.
• hukuman akan proporsional dan mempertimbangkan posisi pasar. Jadi, kemungkinan ada keringanan hukuman untuk perusahaan baru.
• Undang-undang juga mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membuat setidaknya satu kotak peraturan untuk menguji sistem AI sebelum diterapkan.

“Satu hal yang ingin kami capai dengan draf undang-undang ini adalah keseimbangan,” kata Dragoș Tudorache, Anggota Parlemen Eropa kepada CNN.

Menurut dia, undang-undang ini melindungi warga negara sembari mempromosikan inovasi, tidak menghalangi kreativitas, dan penyebaran serta pengembangan AI di Eropa.

Undang-undang juga memberi hak kepada warga untuk mengajukan keluhan terhadap penyedia sistem AI dan membuat ketentuan untuk Kantor AI UE guna memantau penegakan undang-undang tersebut.