Humas Pemerintah Harus Tangkas Gunakan Teknologi untuk Hindari Hoaks
Pemerintah memperingatkan ancaman berita bohong (hoaks) yang kerap muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terutama yang diproduksi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence). Pasalnya, teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake mampu membuat seseorang menyerupai orang lain.
“Berita bohong selama ini mungkin lewat tulisan, tapi hari ini ada berita bohong yang menakutkan ini, ancaman penggunaan teknologi deepfake ini pemalsuan video yang mutakhir,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam pembukaan acara Pengukuhan Pengurus Bakohumas Periode 2023-2028 dan Rapat Koordinasi Program Bakohumas 2024 secara hybrid dari The Westin Jakarta, Senin (23/10).
Oleh karena itu, sebagai komunikator publik, setiap staf hubungan masyarakat (humas) pemerintah diminta untuk harus mampu beradaptasi dan tangkas pada teknologi.
Suhajar menyatakan, humas harus mampu menangkal hoaks dengan bantuan dari kepolisian dan para pemangku kepentingan terkait. Jika terlambat dan konten berita bohong telanjur tersebar, dampaknya bisa menimbulkan hal yang berbahaya.
Dengan antisipasi tersebut, Suhajar menaruh harapan besar kepada Bakohumas untuk menjadi lembaga terpercaya dalam menyampaikan publikasi kepada rakyat tentang pemerintahan. Alhasil, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang benar tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
"Tanggung jawab kawan-kawan Bakohumas dan jajaran, baik berkoordinasi secara horizontal dengan komponen yang lain ini harus segera dan cepat, karena ini tidak bisa ditangani secara biasa,” ujar Suhajar. Di dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat memahami dan memiliki kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi berita yang palsu sehingga bisa bertindak dengan cepat.
Suhajar menegaskan perlu penguatan terhadap teknologi informasi (TI) di kalangan humas pemerintah. Ia mendorong agar humas di setiap instansi memiliki beberapa orang yang menguasai teknologi informasi untuk melakukan counter terhadap hoaks.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan modern saat ini membutuhkan keterbukaan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyampaian informasi yang kredibel dan faktual. “Kehumasan merupakan bagian integral untuk tugas tersebut dengan memberikan informasi terkait pemerintahan kepada publik secara jelas, mudah dipahami, dan gampang diingat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan menjadi kunci bagi insan humas untuk memperkuat peran kehumasan pemerintah di era digital. Terutama sebagai instrumen utama dalam kebijakan publik dan layanan masyarakat, serta sebagai pilar pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Budi Arie, Bakohumas telah menjadi perekat berbagai kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pemerintah daerah untuk saling mendukung berbagai program pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tercermin pada pengelolaan komunikasi publik pemerintah, khususnya setelah melewati masa pandemi Covid-19 dengan baik.
"Kita belajar bahwa keterbukaan informasi, kolaborasi, dan inklusivitas, menjadi kunci dalam menjaga situasi yang kondusif. Melalui komunikasi efektif, kita dapat menyampaikan informasi dan pesan positif, tentang program dan capaian pemerintah kepada publik," ujar Budi Arie.
Budi Arie berharap program komunikasi Bakohumas mampu mengatasi tantangan kekacauan informasi dengan menerapkan komunikasi berbasis data. Apalagi, adanya potensi muncul kekacauan informasi atau sering disebut sebagai information disorder.
Pemilu Damai 2024 di Ruang Digital
Dalam kesempatan berbeda, Budi Arie mengatakan Pemilu 2024 merupakan pesta untuk seluruh rakyat Indonesia. Pesta yang menjadi kebanggaan semua pihak, sekaligus menjadi refleksi kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh elemen bangsa menjaga ruang digital tetap sehat dengan menghindari narasi yang memecah belah masyarakat.
Ia menjelaskan pesan "Pemilu Damai 2024" merupakan upaya bersama dalam menjawab berbagai potensi permasalahan Pemilu 2024. Selain ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mencegah perpecahan, dan penyebaran hoaks.
Menurutnya, peredaran berbagai narasi politik di media sosial berpotensi menimbulkan kekacauan informasi berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
"Kami sudah sepakat bahwa ada tiga masalah besar yang menjadi perhatian (selama Pemilu), yang pertama adalah hoaks, kedua fitnah, dan yang ketiga ujaran kebencian atau hate speech, ini yang menjadi potensi munculnya kerawanan sosial," ujarnya dalam Sarasehan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) dengan Media Massa di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (23/10).
Ia menjelaskan bahwa Kominfo memiliki patroli siber yang memantau konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks di internet untuk selanjutnya dilakukan pemutusan akses.
"Untuk menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman, moderasi konten dilakukan melalui klarifikasi fakta atau hoax debunking, terhadap berita-berita bohong, serta pemutusan akses atau take down situs dan konten yang mengandung hoaks bersama dengan platform digital," tambahnya.
