DPR AS Mau Bikin Aturan Larang Ekspor Cip ke Cina, Beijing Beri Peringatan

Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) pengendalian ekspor bipartisan, termasuk membatasi penjualan cip, khususnya buatan Nvidia ke Cina. Beijing mengingatkan bahwa pembatasan seperti ini dapat mengganggu rantai pasokan global.

Partai Republik dan Demokrat AS melihat ada celah yang memungkinkan Cina mengakses teknologi canggih AS, termasuk cip Nvidia, dikutip dari Japan Times, Minggu (26/4).

RUU yang disetujui panel Parlemen AS untuk dibahas itu, mencakup usulan untuk meningkatkan sanksi perdata atas pelanggaran kontrol ekspor dan menciptakan program insentif bagi pelapor pelanggaran.

Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah AS untuk menindak akses ilegal Cina terhadap cip melalui penyelundupan, serupa dengan apa yang telah dituduhkan oleh jaksa AS dalam mendakwa para eksekutif Super Micro Computer karena melanggar kontrol ekspor.

Inisiatif lainnya, terutama RUU Penyelarasan Multilateral Pengendalian Teknologi pada Perangkat Keras (MATCH Act) yang diusulkan, menandakan ketidakpuasan para anggota parlemen terhadap apa yang mereka anggap sebagai kelalaian pemerintah dalam membatasi ekspor barang-barang sensitif.

RUU itu akan mengarahkan pemerintah untuk mengidentifikasi peralatan cip dan fasilitas manufaktur Cina yang harus dibatasi, sekaligus mendesak sekutu untuk mengadopsi kontrol yang sama ketatnya dengan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan AS.

Komite Urusan Luar Negeri DPR AS dalam siaran pers pada 22 April mengklaim bahwa MATCH Act akan menutup celah untuk mencegah militer Cina mengakses semikonduktor canggih. UU ini diklaim sebagai bagian dari serangkaian langkah pengendalian ekspor yang bertujuan untuk memastikan Amerika terus memimpin dalam Perlombaan Senjata AI.

Secara keseluruhan, ada 20 RUU bipartisan yang disetujui Parlemen AS untuk dibahas. Serangkaian UU ini, mempersiapkan Kongres untuk debat akhir tahun lainnya tentang apakah akan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat atau menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah.

Proposal yang paling kontroversial yakni yang disebut sebagai UU Pengawasan AI (AI Overwatch Act). Aturan ini akan mencegah Pemerintah AS mengizinkan Nvidia untuk menjual cip AI Blackwell kepada pelanggan di Cina.

UU itu juga akan memberi Kongres wewenang untuk mengawasi dan berpotensi memveto permohonan lisensi untuk pengiriman prosesor H200 perusahaan tersebut ke Cina.

“Tanpa kontrol ekspor yang diterapkan secara bipartisan sejak pemerintahan Trump pertama, Cina bahkan mungkin mengalahkan Amerika Serikat dalam bidang AI saat ini,” kata Brian Mast, seorang Republikan dari Florida yang memimpin Komite Urusan Luar Negeri DPR, yang memiliki yurisdiksi atas kontrol ekspor, dalam sidang pada Rabu (22/4).

Proposal lainnya yang kontroversial yakni RUU Keamanan Cip, yang mewajibkan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan peraturan anti-pengalihan guna mengurangi penyelundupan. RUU ini disahkan bulan lalu dengan dukungan bipartisan.

Beberapa RUU yang dibahas pada sidang Rabu (22/4), akan meningkatkan upaya penegakan hukum, termasuk usulan untuk menempatkan setidaknya 30 petugas pengawasan ekspor di luar negeri dan meningkatkan batas waktu penuntutan perdata menjadi 10 tahun.

Semua inisiatif tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah. Keberhasilan koalisi bipartisan di DPR juga bergantung pada dukungan Senat.

Senator terpenting yang perlu diyakinkan yakni yang berada di Komite Perbankan, yang memiliki wewenang pengawasan kontrol ekspor. Komite ini dipimpin oleh Tim Scott dari Carolina Selatan, yang relatif diam mengenai masalah ini.

Di DPR dan Senat, upaya bipartisan untuk menutup celah kontrol ekspor mencerminkan perjuangan yang lebih luas di Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan dalam menyusun aturan baru dan menyetujui lisensi. Lembaga ini telah dilanda kehilangan staf dan terhambat oleh negosiasi perdagangan yang bergejolak, terutama dengan Cina.

Salah satu RUU yang diajukan pada Rabu (22/4), akan memungkinkan biro itu mempekerjakan hingga 25 ahli teknis sementara dan mewajibkannya untuk menerbitkan laporan triwulanan tentang pemrosesan lisensi.

Proposal terkait lainnya akan mewajibkan Departemen Perdagangan untuk meningkatkan keterlibatan industri dan memodernisasi sistem teknologi informasi biro tersebut.

Pemerintah AS Tolak Aturan Batasi Ekspor Cip

Pembahasan RUU terkait AI dan semikonduktor kali ini dinilai menunjukkan peningkatan keinginan Kongres untuk membatasi aliran teknologi AI ke Cina, karena pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejauh ini menahan diri untuk tidak memberlakukan pembatasan baru yang signifikan.

“Ada celah di sini yang tidak diisi oleh pemerintah. Kongres turun tangan dan mengatakan, 'jika pemerintah tidak mau melakukannya, kami akan melakukannya sendiri,'” kata peneliti senior untuk Tiongkok dan teknologi baru di Council on Foreign Relations Chris McGuire.

“Ini undang-undang yang sangat rinci dan preskriptif,” Chris menambahkan. “Alasannya, karena pemerintah tidak melakukan apa pun.”

Tahun lalu, satu usulan pengendalian ekspor cip berhasil masuk ke dalam negosiasi RUU pertahanan tahunan.

RUU Gain AI Act, yang diajukan oleh Senator Jim Banks, seorang Republikan dari Indiana, bertujuan memberikan prioritas kepada pelanggan Amerika atas cip AI Nvidia yang akan dikirim ke Cina. RUU ini menghadapi penentangan dari Gedung Putih dan akhirnya dihapus pada tahap akhir pembicaraan.

Sejarah itu menunjukkan hambatan signifikan di masa depan bagi sejumlah RUU pengendalian ekspor yang semakin mendapatkan momentum di DPR.

Di sisi lain, upaya Gedung Putih untuk menggagalkan RUU Gain telah membangkitkan semangat para anggota parlemen, termasuk sponsor aslinya, Banks dan Brian Mast.

Kelompok kecil namun bersemangat dari Partai Republik yang berhaluan keras telah menciptakan perpecahan langka dengan Trump, yang menyetujui penjualan prosesor Nvidia H200 ke Cina tahun lalu, setelah berbulan-bulan melakukan panggilan telepon dan pertemuan dengan CEO Nvidia Jensen Huang.

“Sejauh Gedung Putih mengambil sikap yang berbeda dengan Kongres, biasanya itu disebabkan oleh lobi industri yang terkoordinasi,” kata Direktur Kebijakan AI sekaligus Kepala Ekonom di Foundation for American Innovation Samuel Hammond.

“Nvidia telah merusak kredibilitasnya di mata para pembuat UU  sehingga mereka terpaksa langsung menghubungi petinggi perusahaan,” Samuel Hammond menambahkan.

Juru bicara Nvidia tidak berkomentar mengenai hal itu.

Cina Beri Peringatan jika AS Batasi Ekspor Cip

Cina mengatakan pihaknya memantau dengan cermat rencana Komite Urusan Luar Negeri DPR AS meloloskan RUU pengendalian ekspor semikonduktor, termasuk cip.

Beijing menggambarkan langkah para anggota Parlemen AS sebagai perluasan alasan keamanan nasional, untuk membenarkan pembatasan perdagangan.

“Penyalahgunaan kontrol ekspor akan merusak tatanan ekonomi internasional dan merugikan industri cip global,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Cina, dikutip dari Bloomberg, Senin (27/4).

Cina mengatakan akan dengan cermat menilai dampak terhadap kepentingan nasionalnya, jika RUU itu disahkan. Beijing juga berjanji akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaan domestik, tanpa merinci potensi tindakan balasan.