Komdigi, BIN, BSSN Perkuat Deteksi Ancaman Digital, Soroti Terorisme dan Judol

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat pertahanan digital Indonesia. Sejumlah ancaman di ruang digital menjadi perhatian, mulai dari terorisme, judi online atau judol hingga disinformasi.

Konsolidasi dilakukan dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat atau Kominpus di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9). Rapat tersebut diikuti unsur intelijen, keamanan, dan penegakan hukum.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan perkembangan teknologi membuat ruang digital tidak lagi memisahkan aktivitas masyarakat maupun kepentingan strategis nasional.

Kondisi tersebut membuat pengamanan ekosistem digital tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

“Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” kata Meutya dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (16/9).

Salah satu pembahasan dalam rapat yakni penyelesaian penanganan konten negatif. Pemerintah menyoroti konten terkait terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan kebencian atau kebencian.

Menurut Meutya, penanganan konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Hal ini agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.

Selain menangani konten, pemerintah menyoroti pentingnya informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber untuk mendeteksi perkembangan ancaman lebih dini.

Pertukaran informasi antarlembaga diharapkan membuat pemerintah dapat mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar langkah pengambilan yang lebih cepat dan terukur,” ujarnya.

Meutya menilai penguatan keamanan digital juga perlu dilakukan dengan pemanfaatan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Semakin luas transformasi digital, ketahanan sistem digital dinilai semakin penting dalam menjaga ketahanan nasional.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara yang dipindahkan ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut tetap terjaga,” ujar Meutya.