Komdigi Buka Suara soal Ramai Keluhan Dugaan Shadowban Konten Karhutla di Medsos

Beberapa figur publik mengeluhkan dugaan pembatasan atau shadowban maupun takedown, atas unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di medsos. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah kabar telah meminta platform media sosial menghapus atau membatasi konten.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, kementeriannya tidak melakukan penurunan konten maupun meminta platform menurunkan konten yang membahas karhutla.

“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan pers, Rabu (21/10).

Ia mengatakan, informasi mengenai karhutla penting bagi pemerintah untuk memperoleh masukan dalam penanganan kebakaran. Pemerintah juga meningkatkan penyebaran informasi mengenai karhutla melalui kanal-kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik.

Meutya menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan mengenai karhutla selama informasi tersebut faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komdigi Dorong Transparansi Algoritma Medsos

Di tengah dugaan pembatasan konten atau shadowban karhutla atas dasar panduan komunitas atau Community Guidelines platform, Meutya mengatakan Komdigi terus mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma perusahaan teknologi.

Menurut dia, pengguna media sosial seharusnya memiliki hak untuk memilih informasi yang ingin mereka lihat dan konsumsi, bukan sepenuhnya diatur oleh perusahaan teknologi.

“Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di media sosial seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” ujarnya.

Meutya juga meminta pengguna yang mengalami gangguan pada unggahan terkait karhutla di platform seperti Meta, TikTok, maupun platform lainnya untuk mengajukan aduan atau banding kepada platform terkait. Pengguna diminta melaporkan persoalan tersebut kepada Komdigi.

Figur Publik Keluhkan Dugaan Shadowban Konten Karhutla

Sebelumnya, sejumlah selebritas mengeluhkan dugaan pembatasan konten mengenai karhutla. Keluhan tersebut mencakup penghapusan unggahan atau takedown hingga dugaan shadowban, yakni pembatasan visibilitas konten atau akun tanpa pemberitahuan resmi kepada pengguna.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan yakni unggahan Bupati Siak Afni Zulkifli di TikTok. Video yang memperlihatkan upaya penanaman pohon di lahan bekas karhutla itu sempat hilang setelah ditonton lebih dari lima juta kali.

Berdasarkan tangkapan layar yang beredar, TikTok menyebut video itu dihapus karena melanggar Community Guidelines. Setelah mendapat sorotan, video itu kembali dipulihkan oleh platform.

Keluhan serupa disampaikan sejumlah figur publik. Komedian Wendi Cagur melaporkan dugaan pembatasan jangkauan terhadap konten-konten yang menyuarakan isu karhutla di akun Instagram pribadinya.

Influenser kecantikan Tasya Farasya juga mempertanyakan kemungkinan pembatasan jangkauan akun Instagram-nya setelah menyuarakan isu karhutla di Kalimantan. Pada Jumat (16/10), ia membagikan perbandingan jumlah penonton Instagram Story yang biasanya mencapai lebih dari satu juta kali, tetapi turun menjadi sekitar 85 ribu kali setelah membahas karhutla.

“Oh gitu caranya mainnya. Shadowbanned ya kalau speak up,” tulis Tasya melalui akun Threads miliknya.

Penyanyi Andien turut mengeluhkan penurunan jumlah penonton Instagram setelah berulang kali membagikan informasi mengenai karhutla. Pada Jumat (16/10, ia menduga akunnya mengalami shadowban ketika hendak mempromosikan video musik terbaru.

“Kayaknya kena shadow ban di ig krn repost2 karhutla tiada henti. Mau promo in video klip baru tapi viewersnya drop,” tulis Andien.

Beberapa warganet juga membagikan respons Meta.ai yang menyebut sejumlah pemblokiran konten tertentu atas permintaan Kementerian Komdigi.

SAFEnet Telusuri Laporan Pembatasan Konten Karhutla

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Nenden Sekar Arum mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya menerima lebih banyak laporan mengenai dugaan pembatasan konten karhutla di media sosial. SAFEnet masih menelaah laporan-laporan tersebut.

Nenden menyebut ada dua kemungkinan penyebab pembatasan. Pertama, platform menilai konten tidak memenuhi standar panduan komunitas dan melakukan penyensoran sendiri karena mengikuti regulasi pemerintah Indonesia.

Kedua, Komdigi diduga meminta perusahaan platform menurunkan konten-konten tersebut.

“Kita memang belum bisa menjustifikasi 100%, tapi kita bisa melihat dari pola-polanya. Pembatasan konten seperti ini juga terjadi saat bencana banjir Sumatra tahun lalu,” kata Nenden saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (21/10).

Menurut Nenden, pola pembatasan konten saat bencana banjir bandang Sumatra pada 2025 memiliki kemiripan dengan dugaan pembatasan konten karhutla saat ini. Ketika itu, sejumlah akun bahkan dilaporkan mengalami penangguhan atau penonaktifan oleh platform.

SAFEnet juga menilai respons Komdigi perlu dicermati karena organisasi tersebut menyoroti dugaan ketidakkonsistenan kementerian dalam menyampaikan tindakan pembatasan ruang digital. SAFEnet merujuk pada pengakuan Komdigi yang melakukan takedown terhadap 486 konten terkait demonstrasi Agustus 2026, setelah sebelumnya kementerian sempat membantah melakukan pembatasan.

Nenden mendorong pemerintah mengintervensi perusahaan platform agar percakapan mengenai karhutla tidak mengalami pembatasan. Menurut dia, informasi terkait karhutla penting bagi masyarakat dan banyak pengguna mengeluhkan konten yang tidak dapat diakses.