TikTok, Induk Instagram, Google Tolak Wacana Atur AI di RUU HaK Cipta

Induk Instagram, Meta, TikTok, dan Google menentang usulan yang dapat mewajibkan platform untuk memberikan kompensasi kepada penerbit atas penayangan konten berita dan memperkenalkan aturan baru terkait AI, yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Hak Cipta.

Dikutip dari Reuters, Google lebih dulu menyatakan penolakan terkait kedua poin dalam draf RUU Hak Cipta itu. Meta dan TikTok bergabung kemudian.

Jika RUU tersebut disahkan, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke dalam undang-undang hak cipta.

Manajer Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Agung Pamungkas, mengatakan dalam rapat di DPR bahwa mewajibkan platform teknologi untuk membayar kompensasi karena menampilkan tautan atau link ke konten berita penerbit akan membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap berita.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa, mengatakan bahwa mewajibkan platform untuk membayar kompensasi berarti penerbit berita dapat kehilangan traffic pembaca, serta potensi pendapatan iklan dan langganan.

Moestafa berpendapat bahwa mengarahkan pembaca ke suatu artikel, berbeda dengan mereproduksi atau menerbitkan ulang artikel tersebut.

Kepala Kebijakan Publik TikTok di Indonesia, Noudhy Valdryno mengatakan kepada para anggota DPR bahwa persyaratan pengungkapan tidak boleh diterapkan ketika AI hanya digunakan sebagai alat bantu dan bukan untuk membuat konten sepenuhnya.

Valdryno juga mendesak DPR untuk mempertahankan perlindungan "safe harbour", dengan alasan bahwa platform tidak dapat secara andal menentukan kepemilikan hak cipta atau memverifikasi pengaturan lisensi. Ia mengatakan perlindungan ini diperlukan untuk memastikan platform tidak bertanggung jawab atas konten ketika mereka tidak dapat menetapkan apakah penggunaan konten tersebut melanggar hak cipta.

Perubahan yang diusulkan muncul di tengah meningkatnya perdebatan global tentang bagaimana hukum hak cipta seharusnya diterapkan pada platform digital dan perusahaan AI. Penerbit semakin sering meminta kompensasi ketika konten mereka digunakan oleh perusahaan teknologi, khususnya untuk melatih model AI atau mendukung layanan yang menampilkan informasi kepada pengguna.

Namun, perusahaan teknologi menolak tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa menautkan atau mengarahkan pengguna ke konten yang dipublikasikan pada dasarnya berbeda dengan mereproduksinya. Perdebatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana platform harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta

Sebelumnya, Anggota Dewan Profesor Universitas Katolik Atma Jaya Prof. Selvie Sinaga menjelaskan berbagai perusahaan media di mancanegara mengajukan gugatan hukum atas hak cipta karya jurnalistik mereka yang digunakan oleh perusahaan AI.

Ia mencontohkan gugatan The New York Times terhadap OpenAI dan Microsoft terkait penggunaan artikel yang dilindungi hak cipta untuk melatih model AI. Kasus serupa juga terjadi di Jepang ketika Nikkei dan Asahi Shimbun menggugat Perplexity.

Selvie menilai perkembangan kasus-kasus itu menunjukkan adanya persoalan hukum yang perlu diperjelas ketika karya berhak cipta digunakan dalam pengembangan maupun pengoperasian AI.

Di Indonesia, kata dia, perlindungan hak cipta saat ini mengacu pada UU Hak Cipta. Namun, aturan ini belum secara khusus mengatur penggunaan AI. Ia mengharapkan revisi UU Hak Cipta memberikan dasar hukum lebih jelas terkait penggunaan AI.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa perkembangan platform digital memungkinkan karya jurnalistik menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam upaya pelindungan hak ciptanya.

Fifi mengatakan pada bulan lalu, bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja profesional yang melibatkan proses peliputan, penilaian editorial, dan investasi sumber daya.

Oleh karena itu, pemanfaatan karya jurnalistik di ekosistem digital harus dilakukan dengan menghormati hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Dia mengemukakan pentingnya penerapan ketentuan mengenai atribusi, lisensi, dan kompensasi dalam pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital maupun dalam pengembangan akal imitasi.

Fifi menjelaskan bahwa Indonesia sudah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dalam guna mendukung pengembangan ekosistem jurnalistik yang sehat pada era digital.

Dia menyampaikan pentingnya iktikad baik dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi masalah-masalah yang berkenaan dengan pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital.

Selain itu, Fifi mendorong negara-negara di Asia Tenggara meningkatkan kolaborasi guna menghadapi tantangan-tantangan yang hadir seiring dengan perkembangan teknologi digital dan AI.

Kerja sama regional diharapkan dapat mendorong peningkatan pelindungan hak cipta karya jurnalistik serta terbentuknya ekosistem informasi yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan pada era digital.

"Perlindungan hak cipta harus menghargai pencipta dan pemegang hak, sekaligus menjunjung kebebasan berekspresi dan kepentingan publik," kata Fifi.