74% Aduan Konten yang Terkena Takedown Dilakukan Komdigi, Termasuk Soal Karhutla

Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan bahwa 74% atau mayoritas pengaduan konten yang mengalami moderasi berupa takedown sepanjang April sampai November 2026 dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sisanya, mengalami takedown atas kebijakan panduan komunitas atau Community Guidelines platform. 

Mayoritas konten yang mengalami takedown berkaitan dengan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, dan pemerintahan. Selain itu, unggahan terkait gelombang demonstrasi juga turut mengalami takedown.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat yang ramai-ramai mengunggah konten dengan topik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga tidak sedikit yang mengeluhkan adanya pembatasan. Temuan Remotivi dan SAFEnet menunjukkan sebanyak 13 konten atau 10,2% dari total 127 konten yang mengalami takedown merupakan konten terkait karhutla, mayoritasnya dilaporkan pada pertengahan Oktober 2026.

Beberapa konten terkait karhutla yang terkena takedown ini diduga dilakukan atas permintaan Komdigi. Pada platform X misalnya, terdapat tiga temuan cuitan yang mendapat notifikasi pemberitahuan dugaan pelanggaran terhadap hukum Indonesia atas permintaan Komdigi. Dua cuitan di antaranya mengkritik Prabowo karena dinilai lambat memadamkan api, sedangkan satu cuitan meratapi kebakaran di Taman Nasional Way Kambas dan nasib satwa di sana.

Komdigi juga diduga menggunakan alasan yang sama untuk melakukan takedown sebuah konten karhutla dengan sampul foto Prabowo di platform Instagram. Begitu pula dengan konten kritikan terhadap Prabowo atas penanganan karhutla Kalimantan di Threads.

Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum, konten-konten yang mengalami pembatasan karena mengangkat isu karhutla ini kebanyakan menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani bencana. Pola pembatasan yang sama juga terlihat pada saat bencana banjir Sumatra akhir 2025 lalu. 

Nenden mengkritik langkah Komdigi yang membatasi informasi terkait bencana ini. Menurutnya, masyarakat berhak untuk berpendapat dan memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. 

“Banyak orang yang sekarang bergantung mencari informasi melalui media sosial. Yang seharusnya dilakukan bukan membatasi konten terkait bencana, tetapi pemerintah harus secara proaktif memberitakan informasi situasi dan kondisi bencana yang sebetulnya,” kata Nenden kepada Katadata.co.id, Kamis (12/11).

Di sisi lain, platform juga melakukan moderasi sendiri dengan dasar Community Guidelines. Platform TikTok dan Instagram disebut menghapus unggahan pengguna tentang situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangkaraya. Akun Nalar Rawat Institute mengunggah konten video investigasinya tentang karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah, tetapi videonya dihapus platform TikTok 16 jam setelah diunggah.

Kasus lain yang juga menjadi sorotan yakni unggahan Bupati Siak Afni Zulkifli di TikTok. Video yang memperlihatkan upaya penanaman pohon di lahan bekas karhutla itu sempat hilang setelah ditonton lebih dari lima juta kali. Berdasarkan tangkapan layar yang beredar, TikTok menyebut video itu dihapus karena melanggar Community Guidelines. Setelah mendapat sorotan, video itu kembali dipulihkan oleh platform.

Konten di X dan Threads Paling Banyak Kena Takedown

Dari segi platform, mayoritas konten yang terkena moderasi diunggah pada platform X dan Threads milik Meta. Temuan menunjukkan, terjadi peningkatan upaya moderasi konten di platform Threads, dengan bentuk moderasi paling umum berupa geolock, di mana konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia.

Bentuk moderasi tidak berhenti pada takedown. Temuan di Threads misalnya menunjukkan, seorang pengguna yang angkat bicara terkait karhutla berulang kali menerima pemberitahuan bahwa unggahannya hanya bisa dilihat pengguna di atas 18 tahun. Moderasi ini diduga karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). 

Selain itu, Remotivi dan SAFEnet juga menemukan model baru pembatasan lewat pelarangan iklan. Pengguna platform menyebut bahwa ketika akan memasang iklan dengan tema karhutla di Kalimantan, platform Meta menolak tanpa alasan yang jelas.

Pembatasan kebebasan berekspresi, mengkritik dan berpendapat ini tidak hanya berhenti pada moderasi konten di platform media sosial, tetapi juga sampai pada ancaman dan intimidasi. Remotivi dan SAFEnet juga menemukan bahwa terjadi lonjakan besar masyarakat yang diancam setelah mengunggah konten terkait situasi saat penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra, terutama pada platform Threads.

Komdigi Bantah Meminta Takedown Konten

Sebelumnya, Komdigi membantah bahwa instansinya melakukan pembatasan berupa takedown maupun shadowban terhadap konten terkait karhutla.

“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam keterangan pers, Rabu (21/10).

Di sisi lain, Komdigi menyebut pembatasan bisa jadi berkaitan dengan Community Guidelines masing-masing platform. Kementerian juga mendorong pihak platform untuk transparan dan bertanggung jawab terhadap pengguna terkait sistem kerja platform, mulai dari sistem algoritma yang merekomendasikan konten-konten di media sosial, kecerdasan buatan (AI) yang digunakan platform, sampai mekanisme jika pengguna merasa dirugikan dalam menggunakan platform.

Selain itu, Komdigi juga membantah tuduhan jawaban chatbot AI milik Meta (meta.ai). Sejumlah tangkapan layar hasil obrolan masyarakat dengan chatbot meta.ai yang beredar menunjukkan jawaban meta.ai yang mengakui pembatasan konten karhutla di platform milik Meta adalah arahan dari Komdigi. Komdigi dikabarkan sempat meminta klarifikasi Meta atas tuduhan ini, namun Komdigi belum memberi keterangan atas tindak lanjut permintaan klarifikasi ini.

“Komdigi perlu transparan sebagai bagian dari pengawasan. Dengan proaktif menyampaikan transparency report, berapa konten yang mereka moderasi dan minta platform untuk takedown. Ini penting supaya kita bisa mengawasi, apakah konten-konten memang melanggar hukum atau konten-konten ini sebetulnya sah tetapi tetap secara sewenang-wenang diminta takedown,” kata Nenden.

Katadata telah berupaya mengonfirmasi temuan Remotivi dan SAFEnet ini ke Komdigi dan pihak platform Meta. Namun hingga berita ini diterbitkan, Komdigi maupun Meta belum memberikan respons.