AS Perketat Ekspor Cip Nvidia Imbas Skandal, RI Waspadai Dampak ke Data Center

Desy Setyowati
18 November 2026, 13:11
ekpor cip, impor cip, nvidia, amerika, megaspeed,
Vecteezy.com/Siraphol Siricharattakul
Ilustrasi cip, semikonduktor
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pemerintah Indonesia mengkaji dampak kebijakan baru Amerika Serikat (AS) yang memperketat ekspor semikonduktor canggih ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi rantai pasok chip dan investasi pusat data atau data center di Tanah Air.

Langkah Washington itu muncul di tengah meningkatnya pengawasan terhadap dugaan pengalihan chip kecerdasan buatan (AI) buatan Nvidia ke Cina melalui sejumlah negara di Asia Tenggara.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus memantau kebijakan baru AS tersebut dan akan mengkaji substansi serta implikasinya terhadap investasi di Indonesia.

"Pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan pelaku industri dalam negeri untuk mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap rantai pasok dan pengembangan industri teknologi domestik Indonesia," kata Haryo kepada The Business Times, Selasa (17/11).

Ia menambahkan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan perdagangan internasional yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum internasional.

Departemen Perdagangan AS pada Senin (16/11) mengumumkan pengendalian ekspor baru yang mewajibkan perusahaan memperoleh lisensi sebelum mengekspor, mengekspor kembali, atau mentransfer semikonduktor canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.

Washington menilai kelima negara itu memiliki risiko pengalihan teknologi yang lebih tinggi dari biasanya. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah perusahaan Cina mengakses teknologi komputasi canggih AS melalui data center dan infrastruktur lain di negara ketiga guna menghindari pembatasan ekspor langsung ke Cina.

Skandal Nvidia dan Dugaan Pengalihan Chip ke Cina

Kebijakan baru AS tersebut muncul setelah meningkatnya perhatian terhadap dugaan pengalihan chip Nvidia ke Cina melalui Asia Tenggara.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah Megaspeed, perusahaan komputasi awan yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini diduga menyalurkan chip Nvidia ke pelanggan di Cina dengan menghindari pembatasan ekspor AS.

The Straits Times sebelumnya melaporkan bahwa kepolisian Indonesia telah menggeledah kantor Megaspeed International Indonesia, anak usaha lokal perusahaan tersebut, pada awal tahun ini. Penggeledahan itu disebut sebagai bagian dari penyelidikan yang diminta oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk melacak chip Nvidia yang dibeli perusahaan.

Namun, Kepolisian Indonesia menyatakan memang ada permintaan FBI untuk menyelidiki dugaan penyelundupan tersebut, tetapi belum melakukan penggeledahan terkait kasus itu.

Megaspeed menjadi sorotan dalam penyelidikan keamanan nasional AS terkait dugaan pengalihan chip Nvidia canggih kepada pelanggan di Cina yang melanggar pembatasan ekspor Amerika.

Investasi Data Center Indonesia Berpotensi Terdampak

Aturan baru AS juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang mempertimbangkan prospek industri data center Asia Tenggara. Hal ini terutama jika Nvidia menjadi lebih berhati-hati dalam memasok chip ke kawasan tersebut.

Principal di perusahaan penasihat Meriwether yang berbasis di Singapura, Maxwell Abbott mengatakan kebijakan tersebut berpotensi membuat Nvidia lebih berhati-hati dalam jangka pendek. Kondisi ini dapat memperlambat investasi maupun penjualan chip canggih kepada operator data center di Asia Tenggara.

Menurut dia, salah satu pertanyaan utama adalah apakah kebijakan tersebut akan memperlambat investasi Nvidia di kawasan dan penjualan chip canggih kepada operator data center regional.

Indonesia dinilai berpotensi lebih terekspos terhadap perubahan tersebut. Sebab, investor sebelumnya telah memiliki perhatian terhadap kemampuan regulasi dan infrastruktur Indonesia dalam mendukung investasi berskala besar untuk jangka panjang.

Meski demikian, dampak langsung kebijakan tersebut berpotensi terbatas apabila pemasok semikonduktor lain, seperti Broadcom dan Intel, dapat mengisi kekosongan pasokan.

Abbott juga menyoroti kemungkinan Washington memperketat penegakan aturan di Asia Tenggara melalui peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum regional untuk mencegah pengalihan chip.

Sementara itu, penasihat perusahaan AI yang berbasis di Singapura, Matthias Hendrichs mengatakan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Cina berpotensi menghadapi tantangan lebih besar.

Menurut dia, proyek-proyek baru dapat mengalami penundaan hingga berbulan-bulan akibat ketidakpastian proses perizinan.

"Masalah yang lebih besar dalam jangka pendek adalah ketidakpastian. Jika Anda tidak bisa memastikan kepada pemberi pinjaman kapan chip akan tiba, pembiayaan pun tertunda," kata Hendrichs dikutip dari CNA.

Ia menambahkan, perusahaan tidak akan mudah berkomitmen menginvestasikan ratusan juta dolar AS untuk membangun data center tanpa kepastian ketersediaan chip yang dibutuhkan.

Impor Semikonduktor Indonesia Naik 21,8%

Indonesia masih sangat bergantung pada impor semikonduktor, termasuk chip AI canggih yang dirancang perusahaan AS seperti Nvidia. Kondisi ini membuat sektor infrastruktur AI yang masih berkembang di dalam negeri berpotensi terpapar gangguan akibat kebijakan ekspor Washington.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip The Business Times, Indonesia mengimpor semikonduktor senilai US$ 3,3 miliar atau Rp 59,7 triliun (kurs Rp 18.100 per US$) pada Januari-Juli. Nilai ini meningkat 21,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Indonesia tengah berupaya menjadi pusat data center regional dengan menarik investasi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan komputasi awan dan layanan AI.

CNA melaporkan bahwa perusahaan data center dan penyedia layanan komputasi awan yang melayani pelanggan dari Cina berpotensi menghadapi dampak paling besar.

Berdasarkan ketentuan baru tersebut, data center di luar AS yang menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah signifikan kepada perusahaan berkantor pusat di Cina harus memperoleh lisensi ekspor AS paling lambat pertengahan Februari 2027 agar dapat melanjutkan layanan tanpa menghadapi pembatasan ekspor berikutnya.

Perusahaan yang berkantor pusat di AS dikecualikan dari ketentuan tersebut selama melaporkan pengiriman chip. Sementara itu, perusahaan penyedia layanan komputasi awan AI dan operator data center regional yang tidak dimiliki perusahaan AS harus mengantongi lisensi untuk memperoleh chip canggih baru.

Indonesia Belum Punya Aturan Khusus Pengendalian Ekspor

Selain risiko terhadap pasokan chip dan investasi data center, kebijakan baru AS menyoroti kesiapan regulasi perdagangan teknologi strategis di Indonesia.

Peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute Maria Monica Wihardja mengatakan Singapura dan Malaysia telah memiliki undang-undang pengendalian ekspor atau kerangka kerja manajemen perdagangan strategis.

Sementara itu, Indonesia belum memiliki rezim khusus pengendalian ekspor dan masih mengandalkan sejumlah aturan kepabeanan, ekspor-impor, serta regulasi sektoral yang tersebar.

Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan pengawasan terhadap barang impor yang kemudian diekspor kembali ke negara lain tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Menurut Maria, struktur kepemilikan data center yang kompleks, mulai dari perusahaan ekuitas swasta, dana pensiun, hingga penyedia layanan komputasi awan besar, juga menyulitkan penelusuran pihak yang mengendalikan operasional dan bertanggung jawab atas keputusan perusahaan.

Para pakar menilai kebijakan baru AS dapat memengaruhi reputasi Asia Tenggara sebagai tujuan investasi AI yang tepercaya, di tengah pertumbuhan investasi semikonduktor dan data center.

Namun, aturan itu juga dapat menjadi momentum bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat kerangka regulasi perdagangan teknologi strategis.

Maria menilai Indonesia dapat mempertimbangkan pengenalan undang-undang khusus mengenai strategic trade management untuk memperkuat pengawasan perdagangan barang strategis.

Jika tidak diikuti reformasi regulasi dan masih ditemukan pengalihan perdagangan, reputasi kawasan sebagai tujuan investasi AI dan data center berpotensi semakin tertekan. Sebaliknya, penguatan pengawasan dapat meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor dalam jangka menengah dan panjang.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...