Google Sebut Transparan dalam Penghapusan 19 Ribu Kanal Youtube Pro-Pemerintah
Google Indonesia menyatakan perusahaan secara rutin menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations secara global sebagai upaya untuk melindungi platform perusahaan. Kebijakan ini dilakukan tanpa memandang sudut pandang politik negara manapun, termasuk dalam konteks penghapusan 19.372 kanal Youtube berbahasa Indonesia pada kuartal III 2026.
“Kami menegakkan kebijakan secara konsisten tanpa memandang sudut pandang politik yang disampaikan, dan tetap berkomitmen terhadap transparansi melalui buletin triwulanan publik kami,” kata Google Indonesia dalam unggahannya di platform X, Jumat (20/11).
Google Indonesia juga menekankan bahwa perusahaan tetap transparan dalam penyampaian laporan kuartalan Influence Operations Bulletin. Buletin ini diterbitkan per kuartal dan memuat laporan penghapusan konten atau kanal media sosial di berbagai negara yang diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau dilabeli “coordinated influence operations”. Penghapusan tidak hanya dilakukan pada kanal Youtube, tetapi juga blog Blogger dan iklan.
Untuk diketahui, pada buletin kuartal III 2026, Google Indonesia memberi keterangan narasi kampanye “mendukung pemerintahan Indonesia” (supportive of the Indonesian government) atau “menyerang pengkritiknya” (critical of critics of the Indonesian government) terhadap 19.372 kanal Youtube berbahasa Indonesia yang dihapus dari periode Juli-September 2026.
Komdigi Panggil Google
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut telah memanggil Google Indonesia dan meminta penjelasan terkait metodologi yang digunakan sebagai pertimbangan melakukan penghapusan lebih dari 19 ribu kanal Youtube ini pada Kamis (19/11).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menyebut, pihak Google Indonesia mengakui laporan Influence Operations Bulletin Google kuartal III 2026 yang memuat laporan penghapusan kanal Youtube itu belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga dapat menimbulkan salah tafsir.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” kata Mediodecci dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).
Penjelasan pendukung yang dimaksud termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, hingga dasar pemberian label atau kategori topik konten. Komdigi juga meminta klarifikasi asal negara dari kanal yang ditindak, apakah kanal-kanal tersebut dari Indonesia atau luar negeri.
Komdigi juga meminta klarifikasi awal kepada Google mengenai apakah dapat mengetahui asal negara dari kanal yang dihapus, termasuk apakah kanal-kanal tersebut dari Indonesia atau luar negeri.
“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” kata Mediodecci.
Kebijakan Terkait Spam Google
Dalam pertemuan dengan Komdigi, Google menyebut menggunakan kebijakan spam di platform Youtube sebagai dasar penindakan kepada kanal-kanal yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Pada “Kebijakan Terkait Spam” yang ditulis Google di laman kebijakan platform, Google dan Youtube melarang konten, metadata, maupun perilaku yang bertujuan menyalahgunakan platform, termasuk mengirim spam, memanipulasi interaksi, hingga menyesatkan pengguna.
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenis konten, mulai dari video publik maupun privat, komentar, tautan, unggahan komunitas, thumbnail, hingga jaringan kanal yang terkoordinasi. Google juga melarang praktik promosi yang tidak organik untuk meningkatkan jumlah penayangan, tanda suka, maupun pelanggan (subscriber).
Sejumlah tindakan yang dikategorikan sebagai spam antara lain penggunaan bot atau skema terkoordinasi untuk meningkatkan interaksi, mengunggah komentar berulang dalam jumlah besar, serta memproduksi konten serupa secara massal menggunakan perangkat otomatis atau kecerdasan buatan (AI).
Youtube juga melarang pengunggahan ulang konten dari platform lain tanpa memberikan kontribusi orisinal, manipulasi teknis untuk menghindari sistem deteksi, penipuan, serta penggunaan judul dan thumbnail yang menyesatkan. Meski demikian, kreator tetap diperbolehkan meminta pengguna menyukai, mengomentari, atau berlangganan kanal mereka.
Terhadap pelanggaran kebijakan ini, Youtube mempunyai hak untuk menghapus konten, memberikan peringatan atau teguran, menangguhkan monetisasi, hingga menghentikan kanal maupun akun pengguna. Pengguna yang menerima peringatan juga dapat mengikuti pelatihan kebijakan opsional agar masa berlaku peringatan berakhir setelah 90 hari. Namun, jika memperoleh tiga teguran dalam kurun waktu 90 hari, kanal berpotensi dihentikan.
