Jokowi Antisipasi Krisis Pangan Akibat Dampak Kekeringan

BMKG memprediksi 30% wilayah di Indonesia akan memasuki zona musim kemarau.
Dimas Jarot Bayu
5 Mei 2020, 12:07
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Mitigasi Ketersediaan Pangan.
Katadata
Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (Ratas). Jokowi meminta para menteri menyiapka langkah antisipasi ketersediaan bahan pangan menjelang musim kemarau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri mengantisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pangan. Pasalnya, Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi (BMKG) memprediksi 30% wilayah di Indonesia akan memasuki zona musim kemarau dengan tingkat kekeringan lebih tinggi dari biasanya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi pada saat musim kemarau agar tidak terjadi krisis pangan. "Sehingga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Selasa (5/5).

Jokowi menyatakan, salah satu hal yang harus disiapkan saat musim kemarau ini berupa ketersediaan air, khususnya di daerah sentra produksi pertanian. Oleh sebab itu, presiden meminta tempat-tempat penyimpanan air hujan, seperti danau, waduk, embung, dan kolam retensi disiapkan untuk bisa mengantisipasi dampak kekeringan ke depannya.

(Baca: Video: Jokowi Catat Sejumlah Daerah Defisit Bahan Pokok)

Selain itu, Jokowi  meminta adanya percepatan musim tanam. "Harus kita manfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini," kata Jokowi.

Dia juga meminta ketersediaan sarana-sarana produksi pertanian, mulai dari bibit hingga pupuk betul-betul disiapkan. Selain itu, harga dari berbagai sarana produksi pertanian pun harus dipastikan agar terjangkau oleh petani.

"Kemudian kemarin sudah dibicarakan mengenai stimulus ekonomi untuk petani agar nanti dipertajam lagi," kata dia.

Mantan Walikota Solo ini juga mengingatkan pentingnya manajemen stok bahan pangan di dalam negeri. Perhitungan terkait stok bahan pangan harus dilakukan secara detail untuk menghindari kesalahan penghitungan atau asumsi produksi dan kebutuhan pangan. 

Sedangkan untuk menjaga harga gabah petani tidak jatuh, Perum Bulog akan tetap diminta  membeli gabah dari petani harganya menjadi lebih baik,.

Sebelumnya, pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian membuka lahan-lahan persawahan baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembukaan sawah baru ini penting untuk mengantisipasi kekeringan yang melanda beberapa negara dan Indonesia.

(Baca: Antisipasi Krisis Pangan, Jokowi Perintahkan Pembukaan Sawah Baru)

Jika tak dilakukan, pemerintah khawatir akan terjadi krisis pangan. "Walaupun yield-nya lebih rendah daripada yang lain, namun kita perlu antisipasi kekeringan yang akan melanda di beberapa negara dan di Indonesia," kata Airlangga usai rapat terbatas melalui video conference, Selasa (28/4).

Sekadar informasi, Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan, krisis pangan dunia berpotensi terjadi pada April dan Mei 2020. Kondisi ini dapat terjadi karena rantai pasokan terganggu kebijakan negara-negara dalam menekan penyebaran virus corona.

Pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial, menurut FAO, sangat memengaruhi sektor pertanian, khususnya di komoditas bernilai tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan. Alasannya, komoditas tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dalam produksinya.

Begitu pula dengan sektor peternakan, yang akan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging. Sementara komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tak terpengaruh.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait