Jokowi Dorong Penguatan Perdagangan ASEAN, Selandia Baru dan Australia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru dan KTT ASEAN-Australia yang digelar secara virtual melalui konferensi video, Sabtu (14/11). Presiden mendorong penguatan kemitraan ASEAN dengan kedua negara dalam beberapa bidang, seperti ekonomi perdagangan dan ketahanan kawasan.
Di awal sambutan, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri (PM) Selandia Baru. "Saya ingin mulai dengan menyampaikan ucapan selamat atas mandat baru PM Jacinda sebagai PM Selandia Baru," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor seperti dikutip dari laman sekertariat presiden, Sabtu (14/11).
Dengan kemitraan Asean dan Selandia Baru yang sudah terjalin selama 45 tahun, ada tiga poin yang dia inginkan ke depan.
Pertama, Jokowi mendorong agar kemitraan Selandia Baru dengan negara Pasifik Selatan diperkuat, termasuk di antaranya dengan Indonesia. Adapun bidang kerja sama yang akan ditingkatan ini misalnya di sektor perikanan dan perubahan iklim.
"ASEAN Outlook on the Indo-Pacific tentunya dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan kerja sama dengan Pasifik Selatan," ujarnya.
Kedua, dia menilai ASEAN-Selandia Baru perlu memperkuat kerja sama di bidang multilateralisme secara bersama-sama.
"Kita harus pastikan, multilateralism delivers for all,” ujarnya.
Ketiga, sebagai salah satu perwujudan multilateralisme, ASEAN-Selandia Baru dan perlu memperkuat integrasi ekonomi kawasan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, Indonesia menyambut baik keputusan Selandia Baru meneken kerja sama ekonomi regional komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/ RCEP).
"Saya yakin RCEP ini akan menjadi katalis pemulihan ekonomi di kawasan bahkan dunia," kata Jokowi.
KTT Asean-Australia
Presiden juga menyampaikan pandangannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Australia. Jokowi menyampaikan dua isu utama terkait kerja sama kedua kawasan.
Pertama, memperkuat upaya integrasi ekonomi kedua pihak. Pasalnya, RCEP yang akan diimplemetasikan pekan depan ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak.
Oleh karena itu, ASEAN-Australia perlu bersama-sama berkomitmen meningkatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN–Australia–Selandia Baru. Penguatan kerja sama itu bisa dituangkan lewat peningkatan kelancaran lalu-lintas barang, penguatan rantai pasokan global lewat Asean sebagai basis produksi yang kompetitif.
Berikutnya, penguatan pengembangan kerja sama industri 4.0 dan ekonomi digital, serta peningkatan interaksi antara pelaku usaha ASEAN dan Australia.
Isu kedua, Presiden Jokowi mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan sebagai fondasi upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, adalah kunci. Pesan ini perlu terus kita gaungkan ke dunia," ujarnya.
Sehingga, dia berharap ada implementasi program secara konkret dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan.
"Di masa sulit ini, kerja sama adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Saya yakin kemitraan ASEAN dan Australia dapat menjadi penyangga utama paradigma kerja sama dan kolaborasi bagi stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan," ujarnya.
RCEP rencananya diteken pada 15 November mendatang. Pemerintah meyakini perjanjian tersebut akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional. Perjanjian kerja sama ini melibatkan 10 negara ASEAN dengan lima mitra dagang lainnya, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, dan India. Namun pada 2019, India menarik diri dari perundingan.
Perjanjian multilateral ini diyakini bisa meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap rantai pasok perdagangan global. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan mendorong pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor nasional.
"Ini sinyal positif bagi pelaku usaha dalam pemulihan ekonomi nasional," kata Agus saat konferensi pers di kantornya, Rabu (11/11).
Tak hanya itu, RCEP juga bisa berdampak pada peningkatan investasi hingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) RI hingga 0,05% pada 2021-2032.
Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman tahun 2018 lalu sempat menghitung PDB negara RCEP menyumbang 32,2% terhadap pertumbuhan dunia.
Jika RCEP berjalan tanpa India, sumbangannya hanya 29% terhadap PDB dunia. Dari sisi perdagangan, negara RCEP menyumbang 29,2% perdagangan dunia, dan menjadi 27,1% tanpa India.
Kemudian dari sisi pasar, jumlah penduduk negara RCEP mencapai 47,4% dari total populasi dunia dan mengecil jadi 29,6% tanpa negara Asia Selatan tersebut.
Oleh karena itu, Rizal menilai justru India yang rugi bila tidak ikut serta dalam perjanjian regional terbesar di dunia tersebut lantaran mereka hanya bisa memanfaatkan perjanjian bilateral dengan negara mitra dagangnya. Sedangkan Indonesia masih memiliki akses ke India melalui pakta Asean-India Free Trade Area (AIFTA).
