Kadin Sambut Komitmen Pembiayaan Rp 1,3 Kuadriliun di KTT Iklim COP28
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik komitmen pembiayaan dengan total US$ 83,76 miliar atau setara Rp 1,3 kuadriliun (kurs Rp 15.486) yang dihasilkan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke-28 (COP28). Pembiayaan tersebut merupakan salah satu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, meyakini pembiayaan tersebut bisa membawa imbas besar dalam akselerasi penanganan perubahan iklim.
"Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau," kata Shinta dalam Konferensi Pers Post COP 28: Peluang bagi Dunia Usaha Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada Jumat (15/12).
Pembiayaan Negara Berkembang
Dia mengatakan, program pembiayaan iklim ini digunakan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga sektor pengembangan energi terbarukan. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Shinta mengatakan, bantuan pendanaan yang digelontorkan tersebut terbagi menjadi tiga sektor, yaitu:
1. Pembiayaan energi terbarukan sebesar US$ 5 miliar
2. Sektor pangan US$ 3,1 miliar
3. Sektor kesehatan US$ 2,7 miliar untuk sektor kesehatan, serta sisanya untuk sektor lain.
Shinta mengatakan, pembiayaan untuk negara berkembang ini sangat penting. Pasalnya berdasarkan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2023, sebagian besar investasi dalam energi terbarukan mengalir ke negara-negara maju.
Sekitar tiga perempat dari semua pembiayaan investasi internasional dalam energi terbarukan pada 2022 mengalir ke Eropa. Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menciptakan peningkatan proyek energi terbarukan sebesar 1% setiap tahun sejak 2015.
Padahal, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2023 menyebut negara-negara berkembang memerlukan setidaknya US$ 6 triliun investasi energi terbarukan pada tahun 2030 untuk memenuhi kurang dari separuh NDC.
Target NDC Indonesia
Indonesia telah meningkatkan dukungan terhadap pengurangan emisi karbon dalam kerangka kerja sama nasional yang Ditentukan Secara Sukarela (NDC) pada 2022. Shinta mengatakan, Indonesia tengah bersiap menyusun NDC kedua yang akan menetapkan target penurunan emisi yang akan diumumkan pada 2025.
“Ini akan memunculkan peluang penambahan kapasitas energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi serta peningkatan investasi yang mendukung transisi energi,” lanjut Shinta.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan Indonesia siap berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mencapai target Net Zero Emission 2060. Hal itu terutama lewat pendanaan iklim yang tidak membebani kepentingan negara berkembang.
“Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi Indonesia adalah tersedianya pendanaan iklim yang berpijak di atas azas keadilan, serta mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh tangguh,” ujar Rachmat.
Ketua Kadin Net Zero Hub, Dharsono Hartono, mengatakan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai transisi energi hijau memang besar. Dengan demikian, tugas utama sekarang adalah menindaklanjuti komitmen dana yang akan digelontorkan untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.
Dalam COP 28, terdapat empat pilar agenda aksi presidensi yang menjadi fokus utama. Empat pilar tersebut yakni mempercepat transisi energi, memperbaiki pendanaan iklim, berfokus pada manusia, kehidupan, dan mata pencaharian, serta mendukung seluruh kegiatan dengan inklusivitas sepenuhnya.
