Cak Imin Kritik Pemerintah Turunkan Target EBT, Pajak Karbon Ditunda

Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengkritik pemerintah yang tidak serius menangani krisis iklim. Hal itu tercermin dari diturunkannya target bauran energi baru terbarukan (EBT) dari 23 persen menjadi 17 persen hingga 19 persen pada 2025.

Hal itu menangapi pernyataan cawapres Gibran Rakabumi Raka soal yang mengedepankan teknologi carbon storage and  capture dalam mendorong transisi menuju energi hijau saat debat cawapres, Minggu (21/1).

Cak Imin mengatakan, yang paling penting adalah dipersiapkan  energi baru dan terbarukan Dia menyoroti komitmen pemerintah tak serius meningkatkan bauran EBT.

Dia juga menyoroti implementasi pajak karbon yang ditunda. Padahal seharusnya pajak karbon segera diimplementasikan.

"Sayangnya komitmen pemerintah tak serius, target EBT berkurang dari 23  persen jadi 17 persen.  Implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah, tapi dimundurkan dari 2022 jadi 2025," ujarnya. 

Menanggapi hal itu, transisi energi hijau sangat membutuhkan dana besar. Namun dia menekankan komitmen mengatasi krisis iklim dengan meningkatkan bauran listrik PLN.

"Ini yang musti ditingkatkan lagi yg," ujarnya.

Bauran Energi Didominasi Batu Bara

Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%.

Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%.

Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.

"Peningkatan (bauran EBT) ada, tapi belum signifikan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Senin (15/1/2024).

"Perlu upaya keras untuk bisa mendekati target capaian (bauran EBT). Tahun 2025 itu kita targetkan 23% bauran EBT," kata Arifin.

Kementerian ESDM juga menyatakan telah menyiapkan strategi untuk menaikkan bauran EBT, yaitu:

• Pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT dengan target 10,6 gigawatt (GW) pada 2025;
• Implementasi program PLTS Atap, dengan target 3,6 GW pada 2025;
• Konversi pembangkit diesel ke EBT;
• Program mandatori B35, dengan target 13,9 juta kiloliter pada 2025;
• Program co-firing biomassa pada PLTU, dengan target 10,2 juta ton pada 2025;
• Penyediaan akses EBT di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
• Eksplorasi energi panas bumi; dan
• Pemanfaatan EBT off-grid dan langsung.

"Roadmap (EBT) sudah ada, tapi pelaksanaannya belum seperti yang kita harapkan," kata Arifin.