Pertama di Dunia, Uni Eropa Beri Hukuman Berat untuk Pelaku Ekosida

Uni Eropa telah menjadi badan internasional pertama yang mengkriminalisasi kasus-kasus kerusakan lingkungan paling serius “sebanding dengan ecocide atau ekosida”.

Ekosida didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau tidak disengaja yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau jangka panjang yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Contoh ekosida misalnya perusakan ekosistem, termasuk hilangnya habitat dan pembalakan liar, akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat dan hukuman penjara berdasarkan arahan kejahatan lingkungan hidup terbaru UE.

Dalam pemungutan suara di Parlemen Eropa, anggota parlemen Uni Eropa mendukung langkah tersebut dengan 499 suara mendukung, 100 menentang dan 23 abstain. Negara-negara anggota kini memiliki waktu dua tahun untuk menerapkannya dalam hukum nasional.

Menurut Marie Toussaint, seorang pengacara Prancis dan anggota Parlemen Eropa untuk kelompok Hijau/Aliansi Bebas Eropa, UE telah mengadopsi salah satu undang-undang paling ambisius di dunia.

“Petunjuk baru ini membuka halaman baru dalam sejarah Eropa, melindungi dari pihak-pihak yang merusak ekosistem dan, melalui mereka, kesehatan manusia. Hal ini berarti mengakhiri impunitas lingkungan hidup di Eropa, yang merupakan hal yang krusial dan mendesak,” katanya dikutip dari Euronews, Kamis (29/2).

Menurut Toussaint, undang-undang UE dan nasional saat ini tidak menghalangi pelanggar untuk melakukan kejahatan lingkungan hidup. Pasalnya pelanggaran yang dilakukan terlalu terbatas dan sanksi yang diberikan sangat rendah.

“Kejahatan lingkungan tumbuh dua hingga tiga kali lebih cepat dibandingkan perekonomian global dan dalam beberapa tahun telah menjadi sektor kriminal terbesar keempat di dunia,” katanya.

Kejahatan lingkungan masih terjadi di Eropa. Dalam laporannya mengenai pemberantasan kejahatan lingkungan hidup di Eropa, Biro Lingkungan Hidup Eropa menyebutkan banyak contoh kejahatan lingkungan hidup yang masih dibiarkan begitu saja karena tidak termasuk dalam arahan lama.

Hal ini termasuk penangkapan ikan tuna sirip biru secara ilegal, polusi agroindustri di kawasan yang dilindungi, serta praktik perburuan ilegal dan penipuan pasar karbon.

Diusulkan Sejak Tahun Lalu

Tahun lalu, Parlemen mengusulkan memasukkan ecocide ke dalam undang-undang UE. Negara-negara anggota akan memiliki waktu dua tahun untuk menerapkan arahan yang direvisi ini dalam undang-undang nasional.

Mereka akan memiliki fleksibilitas untuk memilih apakah akan mengenakan denda tetap  €40 juta, atau berdasarkan proporsi omset mereka hingga lima persen tergantung pada kejahatannya,

“Kami ingin melangkah lebih jauh,” kata Toussaint.

Negara-negara anggota juga akan menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan di luar perbatasan UE atas nama perusahaan-perusahaan UE akan termasuk dalam arahan baru ini, karena arahan ini belum disetujui oleh UE.

Meskipun hal ini memang “revolusioner”, Manders menganjurkan agar juga memiliki jaksa penuntut umum di tingkat UE.

“Itulah masa depan. Namun, hal ini akan tergantung pada evaluasi mandat Kantor Kejaksaan Eropa – dan apakah di masa depan UE dapat menangani kasus-kasus seperti itu,” katanya.

Toussaint setuju dan mengatakan sangat penting untuk mengawasi negosiasi yang sedang berlangsung di Dewan Eropa, di mana Konvensi Perlindungan Lingkungan melalui Hukum Pidana saat ini sedang dilaksanakan. diperbaiki.

“Konvensi ini, yang awalnya diadopsi pada 1998, belum pernah diratifikasi dan oleh karena itu tidak pernah diberlakukan secara resmi. Dengan demikian, revisi arahan Eropa saat ini dapat berdampak besar pada negosiasi yang sedang berlangsung dan berdampak di luar wilayah UE,” katanya.