Pemda dan WVI Mengalirkan Air Bersih untuk Desa-desa di Kabupaten Ende
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dan organisasi nirlaba Wahana Visi Indonesia (WVI) berhasil membangun server untuk menghubungkan sistem keuangan 255 desa secara online lewat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kini, setiap desa memiliki payung hukum peraturan desa (perdes) untuk dapat menganggarkan anggaran desanya sesuai prioritas pembangunan masing-masing.
Sejak tahun 2022, WVI lewat program Financing Wash for Universal Coverage (FINWASH4UC) dan pemerintah daerah mendorong desa-desa di Ende untuk mengalokasikan anggaran desa untuk air bersih dan sanitasi.
Penggunaan Siskeudes online di Ende sejak tahun lalu bakal membantu transparansi keuangan sekaligus dapat digunakan pemerintah daerah untuk memantau perencanaan alokasi anggaran air bersih dan sanitasi di setiap desa. Siskeudes pertama kali diluncurkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2015.
Project Manager FINWASH4UC Maya Sinlae mengatakan saat ini penganggaran untuk intervensi sensitif stunting, yang salah satunya dilakukan lewat sanitasi dan air minum bersih, masih minim. Tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6%. Padahal, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 turun hingga 14%.
Bahkan, sebelumnya masih ada daerah yang sama sekali tidak memiliki anggaran sanitasi dan air minum bersih di Ende. "Air minum bersih itu adalah standar pelayanan minimum yang harus dituntaskan. Dampaknya tidak hanya berhenti di diare, tetapi dalam jangka panjang bisa menghentikan stunting di sana," ujar Maya kepada Katadata.co.id, Kamis (21/3). Oleh karena itu, penganggaran untuk sanitasi dan air minum juga sangat penting dalam penanganan stunting.
Sebelumnya, mekanisme keuangan desa dinilai tidak efektif karena proses peninjauan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran sanitasi dan air bersih, yang dimasukkan ke sistem masih harus dilakukan secara langsung atau offline di kantor Dinas PMD. Padahal, lokasi kantor Dinas PMD cukup jauh dari desa-desa di Ende.
Saat ini, dari 255 desa di Ende setidaknya 150 desa atau 59%-nya sudah terhubung dalam Sisekudes. Kabupaten Ende bakal menyusul Kabupaten Belu yang menjadi kabupaten pertama di NTT yang seluruh desanya sudah terhubung lewat Siskeudes.
“Kami yakin Sikeudes online ini sangat efisien dan efektif. Pemerintah desa tidak perlu jauh-jauh kesini lagi untuk melaporkan rencana anggaran di desa,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Ende Pieter Thonael, Kamis (21/3).
Dengan masuk ke sistem online, Kabupaten Ende selangkah lebih dekat untuk masuk ke sistem Siskeudes Link yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Dengan Siskeudes Link, transparansi dan penggunaan supaya belanja desa berkualitas lebih tinggi, memotong kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan keuangan," tambah Pieter.
Dinas PMD Ende menargetkan masuk ke Siskeudes Link tahun 2025 jika tahun ini 50% sistem online Siskeudes berjalan di Ende.
Untuk diketahui, pencapaian akses sanitasi layak di Kabupaten Ende baru 40,9% sedangkan akses air minum layak sebesar 75,9%. Di tingkat provinsi, akses sanitasi layak di NTT mencapai 73,7% sedangkan akses terhadap air minum layak mencapai 86,7%. Berdasarkan pagu anggaran dalam RKPD Kabupaten Ende tahun 2022, dari total pagu Rp1,76 triliun, hanya 3% atau Rp57,5 miliar digunakan untuk program air minum dan sanitasi.
Kepala Bappeda Kabupaten Ende Andreas Worho mengatakan pemda banyak bergantung pada pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum dan sanitasi. Sedangkan di tingkat desa, anggaran air minum dan sanitasi bergantung pada alokasi Dana Desa.
