Pemerintah Ambil Alih Proyek Pengadaan Air Bersih Belasan Triliun
Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mengambil alih proyek sambungan rumah air minum dari pengelolaan pemerintah daerah. Proyek yang diambil alih adalah yang pengerjaannya dinilai belum optimal karena kendala keterbatasan pendanaan.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat internal Kabinet Indonesia Maju yang dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Senin (23/10).
Suharso mengatakan capaian pembangunan sambungan rumah air minum saat ini baru menyentuh 3,8 juta sambungan. Angka tersebut terbilang rendah dari target yang tertulis di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 sebanyak 10 juta sambungan. "Masih ada selisih 6,2 juta sambungan, gap ini yang mau pemerintah atasi di tahun depan," kata Suharso di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (23/10).
Suharso mengaku bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya untuk mengejar realisisasi sambungan rumah air minum yang tertulis di RPJMN. Khususnya, pada daerah-daerah yang memiliki jumlah status stunting tinggi, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. "Arahan presiden butuh intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," ujarnya.
Anggaran Rp 17 Triliun untuk 3 Juta Sambungan Rumah Air Minum
Jokowi mendorong Bappenas dan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan minimal 3 juta sambungan rumah air minum pada 2024. Dengan begitu, realisasi pembangunan sambungan bakal berada di angka 6,8 juta atau 68% dari target RPJMN 2019-2024. "Mudah-mudahan itu bisa kami capai," kata Suharso.
