Pemerintah Perlu Bangun Ekosistem Ekonomi Hijau

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah perlu membangun ekosistem untuk mendorong terciptanya ekonomi hijau di Indonesia. Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan salah satu cara untuk membangun ekosistem ekonomi hijau adalah dengan melakukan reformasi dalam subsidi energi.

Ia menyebut ekonomi hijau erat kaitanya dengan transisi energi. Dengan begitu, besarnya angka subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) sangat bertolak belakang dengan visi transisi energi di Indonesia.

"Mungkin yang lebih penting membangun ekosistem terutama menjalankan reformasi di dalam subsidi energi," ujar Yose saat ditemui di kantor CSIS, Jakarta, Senin (19/8).

Jika ekosistem ekonomi hijau sudah terbangun maka pemerintah tidak perlu menganggarkan dana untuk membangun terciptanya ekonomi hijau di Indonesia. Dengan adanya ekosistem ekonomi hijau, pendanaan atau investasi dari swasta akan datang sendiri untuk masuk ke dalam sistem ekonomi di Indonesia.

"Kalau ekosistem sudah terbangun yang lebih baik itu alokasi yang dari pemerintah akan mendorong investasi yang lebih masif lagi investasi yang masuk dari masyarakatatau sektor swasta," ujarnya.

Dengan begitu, ia menilai bahwa pemerintah lebih baik mengarahkan anggaran untuk membentuk ekosistem ekonomi hijau daripada menjalankan sendiri program ekonomi hijau.

Sebagaimana diketahui, ekonomi hijau mendefinisikan suatu paradigma ekonomi, dimana praktik bisnis dan kebijakan pemerintah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Melalui efisiensi sumber daya, transisi energi, dan penekanan pada inovasi teknologi, konsep ekonomi ini bertujuan mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan alam.