PBB Peringatkan Kondisi Kritis Kesehatan Laut akibat Pemanasan Global

Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan, dunia perlu mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke 14 tentang menjaga kesehatan ekosistem laut dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Laut saat ini menghadapi kenaikan suhu dan keasaman laut yang berdampak pada ekosistem terumbu karang dan ikan. 

“Tidak ada planet yang sehat tanpa lautan yang sehat. Saat ini, kesehatan lautan sedang menurun,” kata UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean Peter Thomson dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang dipantau secara daring pada Jumat (6/9).

Peter mengatakan, dunia saat ini sedang menghadapi kenaikan suhu dan keasaman laut yang menyebabkan kematian karang di seluruh dunia. Hal tersebut berdampak sangat besar bagi keanekaragaman hayati di laut.

Menurut Peter, kondisi tersebut merupakan efek langsung dari emisi gas rumah kaca antropogenik dan pemanasan global yang dirasakan di seluruh lautan. Tidak hanya kenaikan suhu, rusaknya kesehatan ekosistem laut juga berdampak terhadap perubahan sistem arus laut serta naiknya permukaan air laut.

Peter juga menyebut, data organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) menunjukkan sekitar 34% populasi ikan di dunia berada di luar batas keberlanjutan biologisnya. “Badan ilmiah kelautan di bawah naungan PBB, IOC UNESCO, melaporkan bahwa kita terus mencemari lautan dengan bahan kimia beracun, dan wabah plastik yang merajalela,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan seluruh dunia harus fokus pada pencapaian SDG ke-14 guna meraih keseimbangan antara perlindungan dan eksploitasi sumber daya yang ada di laut. Apalagi, populasi manusia akan bertambah menjadi 10 miliar orang dalam 25 tahun ke depan. 

Untuk mencapai salah satu tujuan SDG tersebut, Peter menekankan pentingnya mengatasi tiga kesenjangan yang kini lazim ditemui di negara pesisir dan kepulauan. Pertama, kesenjangan terkait hak-hak lingkungan dan akses pemanfaatan sumber daya laut. 

Kedua, kesenjangan distribusi manfaat terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Ketiga, kesenjangan dalam akses terhadap partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis dan tata kelola.

“Kesenjangan-kesenjangan tadi dapat diatasi dengan SDGs 14. Di tingkat ASEAN, kerangka ekonomi biru telah dibuat pada 2023,” kata dia.

Peter menyebut kerangka kerja ini menjadi panduan komprehensif bagi kawasan ini untuk memanfaatkan dan mengelola ekosistem laut secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat ASEAN.

“Mari kita sadari bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai hal ini sendirian dan kemitraan yang kuat akan selalu dibutuhkan untuk kepentingan semua pihak,” katanya.