Menteri Lingkungan Hidup Akan Fokus Ekonomi Hijau dan Tangani Dampak Iklim
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nomenklatur baru yang memekarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi dua yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akan fokus mengawal ekonomi hijau dan juga dampak perubahan iklim.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan jabatan Menteri Lingkungan Hidup diemban oleh Hanif Faisol Nurofiq. Sementara Diaz Faisal Malik Hendropriyono didaulat menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup.
Hanif mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dibentuk sebagai upaya yang lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim. Kelembagaan itu diharapkan mampu mendukung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan menjadi garda depan implementasi ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.
Hanif mengatakan, pemecahan KLHK menjadi dua kementerian memang akan diikuti dengan proses transisi. . Namun pelayanan publik di kementerian akan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada.
"Masyarakat dapat mengakses layanan seperti biasa tanpa harus kuatir akan adanya gangguan," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Senin (21/10).
Rekam Jejak Hanif
Hanif telah lama mengabdi di KLHK. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK , Hanif sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK sejak 2023.
Sebelum menduduki posisi tersebut, ia menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Pengangkatan Hanif berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Ia juga tercatat pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan. Kala itu ia diberi kenaikan pangkat luar biasa oleh Jokowi.
