RI, Australia, Papua Nugini Sepakati Deklarasi Sydney, Jaga Laut Arafura - Timor
Membuat ringkasan dengan AI
Pemerintah Indonesia bersama dengan Australia dan Papua Nugini menandatangani Deklarasi Sydney yang menyepakati keanekaragaman hayati wilayah laut Arafura dan Laut Timor (ATS). Lahirnya Deklarasi Sydney mendorong pembentukan mekanisme tata kelola regional untuk implementasi Rencana Aksi Strategis (SAP) di kawasan ATS dalam kurun waktu 2024-2033.
Deklarasi Sydney bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan di tapal batas seperti populasi sampah, praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal, hingga pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Deklarasi ini ditandatangani pada kegiatan the 2nd Arafura and Timor Seas (ATSEA) Ministerial Forum di Sydney, Australia, Kamis (5/12).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan Indonesia berkomitmen melindungi keanekaragaman hayati, perikanan berkelanjutan, serta upaya peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut ditunjukan melalui upaya Indonesia dengan membangun sistem Ocean Big Data. Inovasi ini memiliki kemampuan sebagai neraca laut, termasuk menganalisis keseimbangan di laut, dan memberikan data pengawasan sumber daya laut secara simultan.
Trenggono mengatakan, pentingnya pengembangan budi daya untuk melindungi populasi perikanan di laut. KKP telah mengembangkan modeling-modeling budidaya berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan tanpa harus bergantung dari hasil tangkapan di laut.
“Kami berpandangan perikanan budi daya memiliki kaitan dengan program ATSEA. Melalui budi daya, tekanan terhadap sumber daya perikanan tangkap dapat dikurangi,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12).
Ia menjelaskan, pembangunan modeling budidaya berkelanjutan menjadi bagian program Ekonomi Biru yang menempatkan kepentingan ekologi sebagai panglima. Selain modeling budi daya, KKP terus memperluas kawasan konservasi, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota secara bertahap, mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan aksi nyata pembersihan sampah plastik di laut dengan melibatkan para nelayan.
“Indonesia hadir di sini juga dalam rangka mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan ekonomi biru. Menjadikan kesehatan laut sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya di Laut Arafura dan Laut Timor,” ucapnya.
