Tiru Paris dan Bangkok, Pemprov Jakarta Tambah SPKU untuk Atasi Polusi
Ringkasan
- KLH menemukan pelanggaran lingkungan di Sukabumi yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan peternakan. Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan menindak perusahaan yang lalai.
- Tiga perusahaan yang melanggar yaitu CV Java Pro Tam, CV Duta Limas, dan PT Japfa Comfeed. Pelanggaran berupa lahan bekas tambang tanpa reklamasi, penambangan tanpa izin, dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.
- KLH akan meminta Dirjen Mineral dan Batu Bara untuk memerintahkan reklamasi lahan bekas tambang CV Java Pro Tam. CV Duta Limas juga melanggar kaidah pertambangan seperti tidak adanya kolam endap lumpur dan pemantauan kualitas lingkungan.
Membuat ringkasan dengan AI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara. Salah satunya dengan memiliki banyak Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).
“Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 SPKU, Paris memiliki 400 SPKU. Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit. Ke depan kita akan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (18/3).
Ia menambahkan keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis. Penyampaian data polusi udara harus lebih terbuka agar intervensi bisa lebih efektif. Dia menilai yang dibutuhkan bukan hanya intervensi sesaat, tetapi langkah-langkah berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara.
DLH DKI Jakarta menargetkan penambahan 1.000 sensor kualitas udara berbiaya rendah (low-cost sensors) agar pemantauan lebih luas dan akurat. Dengan upaya ini, sumber pencemaran dapat terdeteksi lebih jelas, termasuk bagaimana polutan dari luar Jakarta masuk ke wilayah Ibukota.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subbidang Informasi Pencemaran Udara BMKG, Taryono Hadi menyatakan fenomena El Nino tidak terjadi secara global tahun ini.
Akibatnya, musim kemarau di Indonesia yang biasanya dimulai pada awal April diperkirakan akan mundur hingga akhir bulan. Puncak musim kemarau yang seharusnya terjadi lebih awal kini diprediksi mencapai intensitas tertinggi pada September.
"Kami melihat adanya pergeseran pola musim kemarau tahun ini. Jika biasanya berlangsung lebih cepat, kini musim kemarau diperkirakan mulai lebih lambat dan puncaknya bergeser ke bulan September," ujar Taryono.
Ia juga menyoroti curah hujan memiliki peran penting dalam mengurangi polusi udara. Pada bulan-bulan kering seperti Juni hingga Agustus, kualitas udara di Jakarta cenderung memburuk karena meningkatnya polutan di atmosfer.
"Saat curah hujan rendah, partikel polusi sulit terurai, sehingga konsentrasi polutan seperti PM2.5 meningkat tajam," jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Puji Lestari, mengungkapkan polusi udara di Jakarta sebagian besar berasal dari aktivitas industri yang tersebar di wilayah Jabodetabek.
“Sektor industri, termasuk pembangkit listrik dan emisi karbon monoksida (CO), masih memberi kontribusi utama pencemaran udara, diikuti oleh emisi dari kendaraan penumpang. Selain faktor internal, kondisi udara di Jakarta juga dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya yang turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara,” jelasnya.
Menurut Prof. Puji, interaksi antara berbagai sumber pencemaran ini menyebabkan tingkat polusi di Jakarta semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas wilayah serta pendekatan berbasis data yang lebih terbuka untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kualitas udara Jakarta.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
