Pemprov Jakarta Usul Tambah Anggaran Normalisasi Kali Ciliwung Rp 158 Miliar

Tia Dwitiani Komalasari
16 Mei 2025, 14:56
Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama karyawan Wings Group, warga dan relawan membersihkan sampah di Sungai CIliwung di kawasan Tambora, Jakarta, Minggu (27/4/2025). DLH DKI Jakarta bersama Yayasan Wings Peduli dan Waste 4 Change mengge
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.
Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama karyawan Wings Group, warga dan relawan membersihkan sampah di Sungai CIliwung di kawasan Tambora, Jakarta, Minggu (27/4/2025). DLH DKI Jakarta bersama Yayasan Wings Peduli dan Waste 4 Change menggelar aksi bersih Sungai Ciliwung dalam rangka memperingati Hari Bumi serta mengampanyekan memilah sampah dari sumbernya.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk percepatan normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya penanggulangan banjir sebesar Rp 158 miliar.

"Kebutuhan sebenarnya Rp 257 miliar namun akan kami usulkan hanya Rp 158 miliar karena harus menyesuaikan dengan kemampuan  sampai dengan Desember 2025," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 bersama Komisi D DPRD Jakarta di Jakarta, Jumat.

Alokasi anggaran sebesar Rp98,75 miliar untuk pembebasan lahan. Adapun pembebasan lahan tersebut yakni melanjutkan segmen yang belum selesai di tahun 2024 di sekitar Rawajati, Cawang, dan Cililitan.

Pada 2024, pengerjaan fisik mencapai 230 meter. Sepanjang 200 meter di Rawajati, dan 30 meter di Cililitan

Normalisasi Kali Ciliwung menjadi satu dari tujuh hal yang diusulkan dalam perubahan APBD tahun 2025. Ika mengatakan percepatan normalisasi kali ditargetkan hingga tahun 2027.

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berencana melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni mendatang sebagai upaya mengatasi banjir.

Pemprov Jakarta bertanggung jawab atas penertiban bangunan liar dan pembebasan lahan, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU menjalankan pekerjaan fisiknya.

 Merujuk data, dari rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, sudah diselesaikan sekitar 17,17 kilometer.

Sisa sepanjang16,52 kilometer masih terhambat karena adanya penolakan warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali terkait pembebasan lahan.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Antara

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...