Nilai Transaksi KTH di Sulteng Capai Rp20 Miliar, Lampaui Target Nasional

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat capaian dari Kelompok Tani Hutan (KTH) di Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai transaksi ekonomi (NTE) mencapai Rp 20,07 miliar, atau 110% dari target nasional sebesar Rp 18,5 miliar.

Pencapaian tersebut disampaikan dalam Talkshow Penyuluhan Kehutanan 2025 bertema “Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan” yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (6/10). Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, terdiri atas penyuluh kehutanan, perwakilan dinas, dan pemangku kepentingan sektor kehutanan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti nyata peningkatan kinerja ekonomi masyarakat hutan.

“Capaian Rp 20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (8/10).

Ellen juga mengungkapkan, anggaran sektor kehutanan dalam APBN 2025–2026 akan meningkat 21,4% menjadi Rp 6,39 triliun, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ekonomi kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam lestari.

Sementara itu, Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan, Indra Exploitasia, menyoroti kesenjangan antara jumlah KTH dan tenaga penyuluh di Indonesia.

“Saat ini terdapat 27 ribu KTH di seluruh Indonesia, sementara penyuluh kehutanan baru sekitar 10 ribu orang. Di Sulawesi Tengah sendiri hanya ada 135 penyuluh aktif,” katanya.

Indra menekankan pentingnya mengubah pendekatan penyuluhan, dari sekadar konservasi menjadi kegiatan ekonomi produktif yang terukur.

“Ketika penyuluh mengajak masyarakat berhenti melakukan kegiatan ilegal, harus ada alternatif usaha yang bisa menghasilkan pendapatan sehingga bisa dihitung dalam nilai transaksi ekonomi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Neng, menjelaskan lonjakan nilai transaksi hingga Rp 20 miliar dicapai berkat koordinasi rutin dan pemanfaatan data yang akurat.

“Dulu nilai transaksi kami hanya Rp 1,5 miliar. Setelah rutin menggelar rapat koordinasi dan menghadirkan narasumber ahli, nilainya melonjak drastis,” katanya.

Masyarakat Butuh Pelatihan dan Akses Pasar

Namun, tantangan tetap ada. Di Kabupaten Poso, misalnya, dari 48 KTH yang terbentuk, 36 masih berstatus pemula dan belum produktif. Kondisi serupa juga terjadi di KPH Dolago Tanggunung yang membina 15 KTH dengan hanya lima penyuluh aktif.

Penyuluh setempat, Zulkifli, menekankan pentingnya dukungan akses pasar bagi hasil hutan bukan kayu.

 “Masyarakat sudah berproduksi, tapi butuh akses pasar dan pelatihan lanjutan agar komoditasnya punya nilai jual lebih tinggi,” ujarnya.

 Menjawab hal itu, Indra mengusulkan pelaksanaan program buyer meet seller untuk mempertemukan KTH dengan investor atau pembeli potensial.

“Selama ini, banyak KTH pemula karena belum ada hilirisasi. Rotan dijual mentah, bukan produk jadi. Kalau ada dukungan kolaboratif, nilai tambah produk bisa meningkat,” ungkapnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menargetkan anggaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebesar Rp 15,7 miliar pada 2026 bagi 3.102 penyuluh kehutanan PNS, termasuk 303 CPNS dan 349 PPPK. Selain itu, kebutuhan sarana prasarana seperti seragam, buku kerja, dan unit percontohan diperkirakan mencapai Rp7,35 miliar.

“Rp1 pun tidak boleh lepas dari kepentingan masyarakat. Penyuluh harus kerja cerdas, berbasis data, agar anggaran tepat sasaran,” tegas Muhamad.