Inflasi Januari Tinggi di Perdesaan, Upah Rill Buruh Tani Turun 0,29%
Oleh Agatha Olivia Victoria, 17 Februari 2020
Penurunan upah riil seiring inflasi perdesaan yang cukup tinggi.
PETANI: Berita Petani Indonesia Hari Ini - Kabar Tani Terbaru
Petani
-
Dana BPDPKS Beralih ke Biodiesel, Peremajaan Sawit di Bawah Target
Realisasi peremajaan sawit sekitar 58 ribu hektare, jauh lebih rendah dibanding jumlah yang ditargetkan sebesar 180 ribu hektar per tahun.
-
Inflasi Melebihi Upah, Daya Beli Buruh Tani Turun
Kenaikan harga di perdesaan melebihi upah nominal buruh tani. Alhasil, daya beli petani menurun.
- Pertanian
Petani Sawit Optimistis Target Ekspor Tercapai Lewat Intensifikasi
- Pertanian
Curah Hujan Tinggi, Kementan Target Produksi Beras 3 Juta Ton/Bulan
-
16 Des 2019
PertanianBPDPKS Rancang Strategi Percepatan Pencairan Dana Peremajaan Sawit Persyaratan teknis kerap dianggap sebagai penghambat implementasi peremajaan sawit rakyat.
-
14 Des 2019
DigitalFintech TaniFund Target Jumlah Peminjam Naik Tiga Kali Lipat di 2020 Fintech TaniFund sudah menyalurkan pinjaman Rp 82 miliar kepada 1.500 petani sejak 2017.
-
8 Des 2019
PertanianFoto: Petani Makmur Tanpa Membakar Hutan “Untuk mengubah perilaku dari pertanian yang berpindah-pindah, saya harus membujuk warga secara perlahan-lahan.” Pembakaran lahan pun berkurang.
-
-
15 Nov 2019
MakroInflasi Tipis, Upah Riil Buruh Tani Naik pada Oktober 2018 Upah riil buruh bangunan justru turun, berbanding terbalik dengan upah riil buruh tani yang naik. Penyebabnya, upah nominal yang stagnan.
-
6 Nov 2019
NasionalPro-Kontra Kenaikan Tarif Cukai Rokok Petani tembakau memprotes kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran rokok karena dinilai tidak wajar.
-
15 Okt 2019
MakroHarga Barang Turun, Daya Beli Buruh Tani Membaik pada September BPS mencatat upah riil buruh tani meningkat 0,87% pada September 2019 menjadi Rp 38.223. Sementara, upah buruh bangunan naik 0,28% menjadi Rp 64.190.
-
27 Sep 2019
NasionalRugikan Petani, Walhi Bakal Gugat UU Sistem Budidaya Pertanian ke MK Walhi bersama sejumlah organisasi lain tengah berkoordinasi untuk mengajukan uji materiil terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
